TKA 2026 Dimulai, DPR: Jangan Sampai Siswa Stres dan Takut Gagal

fin.co.id - Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada 26 Oktober 2026 harus memperhatikan kondisi psikologis, keselamatan, dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh peserta didik.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar asesmen untuk jenjang SMA/MA/SMK sederajat itu tidak membuat siswa merasa masa depan pendidikan mereka hanya bergantung pada satu hasil tes.

Kurniasih menegaskan, TKA perlu berjalan secara adil, transparan, dan humanis. Asesmen tersebut seharusnya mengukur capaian akademik siswa secara objektif, bukan menjadi sumber tekanan yang mengganggu proses belajar maupun kesehatan mental mereka.

“TKA harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan pendekatan yang humanis. Kita ingin anak-anak mengikuti asesmen dengan tenang, percaya diri, dan tanpa tekanan berlebihan. Jangan sampai TKA justru membuat siswa stres atau merasa masa depan pendidikannya hanya ditentukan oleh satu hasil tes,” ujar Kurniasih, Senin, 26 Oktober 2026.

Politisi Fraksi PKS itu menilai kesiapan sekolah, dukungan guru, dan keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dalam pelaksanaan TKA. Informasi mengenai asesmen harus disampaikan secara jelas, sementara pendampingan dan suasana yang nyaman perlu disiapkan agar siswa dapat mengerjakan tes dengan tenang.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap anak memiliki kemampuan, potensi, dan proses belajar yang berbeda. Karena itu, pelaksanaan TKA tidak boleh membangun anggapan bahwa hasil asesmen menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan siswa.

“Anak-anak memiliki kemampuan, potensi, dan proses belajar yang berbeda-beda. Karena itu, jangan membangun suasana seolah-olah TKA menjadi penentu seluruh masa depan mereka. Kita perlu menjaga semangat belajar dan kesehatan mental siswa agar mereka dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya tanpa rasa takut yang berlebihan,” katanya.

DPR Minta Akses TKA Setara di Semua Wilayah

Selain menjaga kondisi psikologis peserta, Kurniasih menekankan pentingnya memastikan seluruh siswa memiliki kesempatan yang setara untuk mengikuti asesmen. Perbedaan kondisi geografis dan kesiapan infrastruktur sekolah tidak boleh menjadi penghalang.

Sekolah perlu memastikan ketersediaan perangkat, jaringan internet, pasokan listrik, dan dukungan teknis agar pelaksanaan TKA berjalan lancar. Menurut Kurniasih, keadilan tidak cukup hanya dengan menerapkan standar asesmen yang sama, tetapi juga harus disertai kesiapan fasilitas yang memungkinkan seluruh peserta mengikutinya.

“Prinsip keadilan bukan hanya memastikan semua siswa mengerjakan asesmen dengan standar yang sama, tetapi juga memastikan mereka memiliki kesempatan yang setara untuk mengikutinya. Kesiapan perangkat, jaringan internet, listrik, hingga pendampingan teknis harus benar-benar diperhatikan,” jelasnya.

Kurniasih secara khusus meminta agar pelaksanaan TKA di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap mengutamakan keselamatan serta kesehatan siswa. Peserta didik tidak boleh dipaksakan mengikuti asesmen apabila kondisi kabut asap berisiko terhadap kesehatan mereka.

Ia juga meminta mekanisme pelaksanaan susulan yang disediakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dapat diakses dengan mudah oleh siswa yang menghadapi kendala akibat kondisi darurat. Dengan begitu, mereka tetap memiliki kesempatan mengikuti asesmen tanpa harus mengorbankan keselamatan dan kesehatan.

Hasil TKA Harus Jadi Bahan Evaluasi Pembelajaran

Kurniasih berharap pemerintah dan sekolah menggunakan hasil TKA secara proporsional untuk memetakan capaian akademik peserta didik. Hasil tersebut juga perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, bukan sekadar dasar untuk menilai siswa melalui angka.