Wali Kota Bekasi Harap DKI Kucurkan Dana Kemitraan untuk Bangun Flyover Bantargebang dan Narogong
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan dukungan pendanaan melalui skema dana kemitraan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi.
fin.co.id – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan dukungan pendanaan melalui skema dana kemitraan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi. Dua proyek yang menjadi perhatian yakni Flyover Simpang Pasar Bantargebang dan Flyover Narogong.
Tri mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi warga Kota Bekasi, tetapi juga mendukung kepentingan DKI Jakarta, terutama dalam kelancaran lalu lintas dan distribusi sampah.
Ia mencontohkan keberadaan Flyover Rawa Panjang yang dinilai membantu memperlancar pergerakan kendaraan, termasuk truk pengangkut sampah dari Jakarta menuju Kota Bekasi. Kelancaran arus lalu lintas dinilai dapat mengurangi risiko keterlambatan pengangkutan sampah sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
"Jadi ada faktor efisiensi pada saat kemudian jembatan layang itu kemudian bisa dibangun," ucap Tri di Bekasi, Senin, 26 Oktober 2026.
Baca Juga
Menurut Tri, manfaat serupa diharapkan dapat diperoleh melalui pembangunan flyover di Simpang Pasar Bantargebang dan Narogong. Kedua proyek tersebut dinilai diperlukan untuk mengurangi hambatan lalu lintas yang muncul akibat persimpangan sebidang.
Ia menjelaskan, pembangunan dua jalan layang itu diarahkan untuk mengurangi konflik arus kendaraan di sejumlah titik yang selama ini menjadi perhatian, yakni kawasan Perumahan Kemang Pratama dan Pasar Bantargebang.
"Makanya dua jalan itu (flyover) adalah untuk menghindari terkait dengan simpang sebidang, yang satu yang ada di Perumahan Kemang Pratama, yang satu ada di Pasar Bantargebang," terang dia.
Tri menilai dukungan pendanaan dari Pemprov DKI Jakarta berpeluang diwujudkan melalui skema dana kemitraan. Menurutnya, kemampuan fiskal DKI Jakarta menjadi salah satu pertimbangan dalam mendorong kerja sama pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan lintas daerah.
Meski demikian, dukungan tersebut masih diharapkan berlanjut ke tahap persetujuan anggaran dan keputusan resmi dari pemerintah terkait. Tri pun berharap rencana pendanaan itu dapat segera memperoleh kepastian.
"Karena tentu kami melihat kemampuan fiskal dari pemerintah DKI Jakarta. Berharap kan boleh. Berdoa tetap kewajiban. Tinggal mudah-mudahan tanda tangan dan ketok palunya aja," tutup Tri.