Syahganda: Pemerataan Pendidikan Butuh Infrastruktur dan Kesejahteraan Guru

fin.co.id - Pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui program pembelajaran di sekolah. Ketersediaan infrastruktur yang memadai juga menjadi faktor penting untuk memastikan anak-anak, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, dapat mengakses pendidikan dengan lebih mudah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan pembangunan sektor pendidikan membutuhkan dukungan berbagai pihak. Upaya tersebut mencakup peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan peran guru, hingga pembangunan infrastruktur yang menunjang akses masyarakat terhadap sekolah.

Menurut Syahganda, berbagai upaya pemerintah di bidang pendidikan perlu disampaikan secara lebih utuh kepada masyarakat. Sebab, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada program di ruang kelas, tetapi juga pada kemampuan mengatasi kendala yang dihadapi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan.

“Pemerintah sudah bekerja keras, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi berbagai upaya tersebut belum terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat,” ujar Syahganda saat mengunjungi Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dikutip dalam keterangannya, Selasa, 27 Oktober 2026.

Ia menilai, perluasan akses pembelajaran hingga ke wilayah pedesaan merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan pendidikan. Program digitalisasi pendidikan dan penguatan peran guru juga menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan pendidikan.

Namun, menurutnya, program pembelajaran dan ketersediaan tenaga pendidik perlu didukung infrastruktur yang memadai. Hal ini terutama penting bagi anak-anak yang tinggal di daerah dengan kondisi geografis sulit.

“Sebagai contoh, pembangunan jembatan-jembatan yang menghubungkan desa-desa terpencil yang sebelumnya terpisah oleh sungai. Dengan adanya jembatan tersebut, masyarakat, khususnya anak-anak, kini dapat bersekolah dengan lebih mudah,” katanya.

Syahganda menambahkan, pembangunan infrastruktur untuk mendukung akses pendidikan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian. Peningkatan kualitas pembelajaran dan penyediaan sarana pendukung perlu berjalan beriringan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan demikian, pemerataan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Kementerian yang membidangi pendidikan berperan dalam memperkuat sistem pembelajaran dan kualitas guru, sementara dukungan pembangunan infrastruktur diperlukan untuk mengatasi hambatan akses yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui kegiatan belajar-mengajar.

Perhatian Pemerintah terhadap Kesejahteraan Guru

Selain akses menuju sekolah, Syahganda turut menyoroti pentingnya kesejahteraan guru dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Ia menilai, pemberian tunjangan dan berbagai bentuk bantuan bagi guru merupakan bagian dari perhatian pemerintah terhadap tenaga pendidik, baik yang telah berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun yang belum berstatus ASN.

"Perhatian pemerintah terhadap nasib guru selama ini begitu luar biasa, baik melalui pemberian tunjangan maupun berbagai bantuan lainnya. Perhatian tersebut diberikan kepada guru yang sudah tercatat sebagai aparatur sipil negara (ASN) maupun yang belum tercatat sebagai ASN," tegas Syahganda.