.png){kind=small}
Buntut Penyadapan Ilegal, DPR Desak Pemerintah Segera Bentuk Badan Pengawas Data Pribadi
Komisi I DPR mendesak pemerintah segera membentuk Badan PDP untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan data pribadi masyarakat.
Oleh karena itu, negara harus menyediakan akses bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan data sekaligus memastikan setiap pelanggaran ditangani secara transparan dan akuntabel.
"Negara tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi sendiri risiko penyalahgunaan data pribadi. Harus ada institusi yang bisa menjadi tempat pengaduan sekaligus memastikan setiap pelanggaran ditangani secara transparan dan akuntabel," pungkasnya.
