Buntut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta

fin.co.id - Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Putusan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan keputusan itu di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026.

"Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Johnny.

Ahrie Sonta Dinyatakan Melanggar Kode Etik Polri

Dalam sidang tersebut, majelis KKEP menyatakan Ahrie melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan yang dilanggar mencakup Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g mengenai kewajiban dalam etika kelembagaan. Selain itu, majelis juga menyatakan Ahrie melanggar Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b mengenai larangan dalam etika kelembagaan.

Majelis KKEP turut menilai Ahrie telah melakukan perbuatan tercela.

Meski menerima sanksi PTDH, Ahrie menyatakan menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas keputusan sidang etik tersebut.

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan telah menyatakan banding," ujar Isir.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Keempat tersangka tersebut adalah eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Penyadapan yang dilakukan para tersangka tidak hanya menyasar nomor ponsel Prabowo. Mereka juga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengusaha.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.

Sementara itu, tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).