Polri Dalami Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal, Kapolri Bentuk Tim Khusus

fin.co.id - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga pengusaha kini turut didalami dari kemungkinan adanya unsur makar.

Polri telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk menelusuri dugaan tersebut, sebagaimana disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Tim tersebut dibentuk oleh Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto.

“Potensi terkait dengan dugaan makar, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, Bapak Kapolri selalu mendengar dan merespons, dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman,” kata Isir.

Isir menjelaskan, pendalaman dan penyelidikan membutuhkan waktu. Karena itu, ia meminta masyarakat bersabar serta ikut mengawal proses penanganan perkara.

“Mari kita sama-sama dukung, kita kawal. Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja,” katanya.

Polri Telusuri Potensi Makar dalam Kasus Penyadapan

Selain mendalami dugaan makar, Polri memastikan penyidikan kasus penyadapan ilegal tetap berjalan. Penanganan perkara tersebut berada di tangan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap Kepala Negara dan sejumlah pejabat negara berpotensi mengarah pada perbuatan makar.

Prasetyo menilai tindakan tersebut juga dapat membahayakan kepentingan negara, termasuk keselamatan pimpinan negara.

Menurutnya, penyadapan, penghilangan barang bukti elektronik, dan akses ilegal yang menyasar Kepala Negara serta sejumlah pejabat negara merupakan persoalan serius. Terlebih, tindakan-tindakan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Empat Pati Polri Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka terkait dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Mereka merupakan perwira tinggi (pati) Polri yang diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta para pengusaha. Dugaan perbuatan tersebut berlangsung pada 2025-2026.

Penyidik menduga para tersangka melakukan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP). Aktivitas tersebut juga disebut tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Selain dugaan penyadapan, para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026. Penghapusan itu diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak.