DPR Pertimbangkan HMP soal Ijazah Gibran, Istana Tegaskan Tak Akan Intervensi

fin.co.id - Persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mengarah pada pembahasan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Menanggapi perkembangan tersebut, Istana menegaskan tidak mempermasalahkan langkah politik yang ditempuh lembaga legislatif dan menghormati hak konstitusional DPR maupun setiap anggotanya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan sikap tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Menurutnya, pembahasan HMP merupakan bagian dari proses politik di DPR yang harus dihormati.

"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo.

Ia menegaskan, DPR memiliki hak yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif. Hak tersebut juga melekat pada setiap anggota DPR.

"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR. Kami tentu saja menghormati," kata Prasetyo.

Prasetyo kembali menegaskan bahwa pemerintah menghormati seluruh proses politik yang berlangsung di parlemen terkait persoalan tersebut.

Puan Maharani Terima Masukan Fraksi soal Penggunaan HMP

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik selama masa reses mengenai kemungkinan penggunaan HMP.

"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Setelah masa sidang DPR RI dibuka, pimpinan DPR akan kembali mendengarkan berbagai masukan mengenai persoalan tersebut. Pembahasan juga mencakup sejumlah opsi mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh.

Dengan demikian, masukan dari fraksi-fraksi partai politik akan menjadi bagian dari pembahasan pimpinan DPR dalam menentukan mekanisme yang memungkinkan untuk dijalankan.