PDIP Pertanyakan Langkah Gibran Tempuh PTUN soal Dokumen Pendidikan

fin.co.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, mempertanyakan langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Deddy menilai upaya tersebut tidak relevan dan sulit dipahami. Ia mempertanyakan pihak yang akan digugat serta keputusan apa yang menjadi objek sengketa dalam proses hukum tersebut.

"Menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa," kata Deddy kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026.

Menurut Deddy, PTUN bukan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung (MA). Ia menjelaskan, kedua lembaga tersebut memiliki ranah dan kewenangan hukum yang berbeda.

"Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar. PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara atau birokrasi," kata Deddy.

Selain itu, Deddy turut menyinggung persoalan surat keterangan (suket) pendidikan yang sebelumnya pernah menjadi perkara di PTUN. Ia menyebut, dalam persidangan terdahulu, pihak Kementerian Pendidikan tidak pernah hadir mewakili instansinya hingga gugatan akhirnya dicabut oleh penggugat.

"Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN, tetapi perwakilan Kemendiknas tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Deddy berpendapat bahwa kesempatan untuk memberikan penjelasan sekaligus membuktikan keabsahan dokumen pendidikan sebenarnya sudah pernah dibuka.

Namun, ia menilai kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Kementerian Pendidikan maupun pihak Gibran.

"Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran," katanya.

Atas dasar itu, Deddy menduga langkah hukum yang kini ditempuh pihak Gibran hanya bertujuan memperpanjang proses penyelesaian persoalan tersebut.

"Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," pungkas Deddy.