GDN Desak Dugaan Penyadapan Presiden Diusut, Soroti Potensi Makar

fin.co.id - Direktur Eksekutif Green Diplomacy Network (GDN), Muh Zulhamdi Suhafid, menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan dengan keamanan nasional, integritas lembaga negara, serta stabilitas demokrasi di Indonesia.

Zulhamdi menegaskan, apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti dilakukan secara ilegal dan memiliki kaitan dengan upaya mengganggu kewenangan konstitusional pemerintah, aparat penegak hukum harus mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, ia mengingatkan agar penanganan perkara tetap mengedepankan bukti dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses hukum dilakukan.

“Keamanan kepala negara merupakan bagian dari keamanan institusi negara. Namun, penegakan hukum harus tetap berlandaskan bukti, bukan asumsi. Kita harus membedakan antara dugaan, indikasi, dan kesimpulan hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tegasnya dalam keterangan, Selasa, 10 November 2026.

Mantan Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Makassar tersebut juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kebebasan dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya, tindakan yang dilakukan secara ilegal dan bertujuan mengambil alih kekuasaan di luar mekanisme konstitusi merupakan persoalan berbeda yang harus ditangani secara hukum.

"Upaya mengkritisi pemerintahan melalui aksi demonstrasi sah saja, namun jika sudah mengarah pada tindakan merebut kekuasaan secara inkonstitusional itu namanya sudah makar", tegasnya.

Lebih lanjut, Zulhamdi meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap lembaga negara, memperkuat perlindungan informasi strategis, serta memastikan akuntabilitas institusi intelijen dan aparat penegak hukum.

Ia menilai, upaya menjaga keamanan nasional harus berjalan seiring dengan perlindungan demokrasi dan penegakan supremasi hukum. Stabilitas negara, menurutnya, tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan prinsip-prinsip konstitusi.

“Negara harus kuat dalam menjaga keamanan nasional, tetapi juga harus dewasa dalam merawat demokrasi. Jangan sampai stabilitas dijadikan alasan untuk mengabaikan supremasi hukum. Kekuatan negara justru harus tercermin dari kepatuhannya terhadap konstitusi,” tutupnya.