Gerindra Gelar Rapat Internal Bahas Putusan MA soal Suket Gibran

fin.co.id - Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad menyampaikan, partainya akan menggelar rapat internal, Selasa, 10 November 2026. Pertemuan tersebut diagendakan untuk membahas sejumlah perkembangan politik, termasuk putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan (suket) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kamrussamad menegaskan, Gerindra tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait polemik tersebut.

"Gerindra baru hari ini akan melaksanakan rapat internal untuk membicarakan tentang dinamika yang berkembang, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi dan juga putusan Mahkamah Agung," kata Kamrussamad di DPR RI, Selasa, 10 November 2026.

"Fraksi Partai Gerindra senantiasa terbuka menerima aspirasi yang berkembang dari masyarakat. Kita mengetahui bahwa ada aspirasi yang begitu kuat dari masyarakat supaya polemik tentang hal tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh parlemen," sambungnya.

Ia menjelaskan, hingga Selasa pagi, Fraksi Gerindra belum memperoleh instruksi dari pimpinan partai mengenai sikap yang akan diambil dalam menyikapi persoalan tersebut.

"Dari Fraksi Gerindra sampai hari ini pagi ini kita belum mendapatkan arahan dari pimpinan karena nanti setelah rapat paripurna baru akan melaksanakan rapat internal," kata Kamrussamad.

Lebih lanjut, Kamrussamad menyebut partainya akan mempertimbangkan berbagai masukan yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menilai polemik tersebut harus ditangani secara serius dengan tetap mengacu pada konstitusi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai peluang fraksi lain menggunakan hak angket maupun hak menyatakan pendapat di parlemen, Kamrussamad menegaskan Gerindra menghormati setiap langkah politik yang ditempuh selama sesuai dengan aturan hukum.

"Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai dengan undang-undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu," pungkasnya.

Kamrussamad juga menepis anggapan bahwa Gerindra akan menghindari sikap dalam polemik tersebut lantaran mempertimbangkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Ia menegaskan, Partai Gerindra menjadikan konstitusi sebagai pijakan utama dalam menentukan sikap politik. Karena itu, penegakan konstitusi dan hukum tetap menjadi prioritas, tanpa mengesampingkan aspirasi yang disampaikan masyarakat.

"Partai Gerindra adalah sebuah organisasi yang secara resmi berdiri di atas landasan konstitusi negara, maka sudah pasti kita akan berpihak pada kepentingan konstitusi, penegakan konstitusi, dan juga penegakan hukum," tegasnya.