Tembus Rp14,69 Miliar, Ini Daftar Paket Pengadaan Jasa Influencer Perusahaan Raffi Ahmad

Persoalan krusial berikutnya menyasar prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. ICW menemukan empat paket penayangan konten Kemendikbudristek berjalan melalui mekanisme e-purchasing pada Katalog Elektronik (e-Katalog). Anehnya, judul dan deskripsi paket pengadaan sejak awal secara langsung mencantumkan nama akun spesifik, yakni kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

Penyusunan spesifikasi teknis yang merujuk langsung pada nama akun milik penyedia tertentu berpotensi mematikan iklim kompetisi, karena menutup rapat kesempatan bagi penyedia jasa digital lainnya untuk menawarkan harga yang lebih bersaing. ICW menegaskan bahwa penggunaan e-Katalog tidak otomatis menjamin transparansi apabila spesifikasi proyek sejak awal telah mengarah pada satu vendor tunggal.

4. Kejanggalan dan Kewajaran Harga Kontrak

ICW mengkritik metode penetapan harga dalam beberapa paket pengadaan yang dinilai tidak lazim. Tiga paket penayangan konten media sosial di Kemendikbudristek mengadopsi durasi hitungan detik sebagai dasar pembayaran nilai kontrak.

Di sisi lain, tiga paket pekerjaan di KKP yang berasal dari tiga direktorat jenderal berbeda justru memuat nilai kontrak yang persis sama, yakni berada di angka Rp3,6 miliar. Keseragaman nominal proyek ini memicu kecurigaan, sehingga pemerintah perlu mengaudit ulang proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar perhitungan harga satuan, volume pekerjaan, hingga hasil akhir (deliverables) yang diserahkan penyedia.

5. Potensi Konflik Kepentingan Pejabat Publik

Sorotan yang tak kalah tajam mengarah pada potensi konflik kepentingan mengingat kedudukan politik Raffi Ahmad saat ini sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Hubungan antara jabatan di pemerintahan dengan korporasi penerima proyek negara menuntut pengawasan ekstra ketat demi mencegah praktik penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan dokumen korporasi yang dirujuk dari riset Project Multatuli, PT Rans Entertainment Indonesia memegang kepemilikan saham mayoritas sebesar 99,1 persen di PT Rans Animasi Indonesia. Sementara itu, Raffi Ahmad bertindak sebagai pemegang saham utama di perusahaan induk, menguasai secara langsung 0,9 persen saham di PT Rans Animasi Indonesia, sekaligus menduduki posisi strategis sebagai komisaris perusahaan. Struktur kepemilikan ini mendorong ICW mendesak transparansi penuh demi memastikan tidak ada benturan kepentingan selama Raffi bertugas di lingkar kekuasaan.

Tuntutan ICW: Uji Publik Dokumen hingga Audit BPKP

Merespons temuan transaksi jumbo ini, ICW menyampaikan lima tuntutan tegas kepada instansi pemerintah dan pihak-pihak terkait:

Buka Dokumen Pengadaan: Mendorong KKP dan kementerian terkait untuk membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan secara transparan kepada publik, mulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), dokumen HPS, salinan kontrak, bukti transfer pembayaran, hingga laporan akhir hasil pekerjaan.

Audit Investigatif BPKP: Mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Inspektorat Jenderal kedua kementerian untuk segera menggelar audit menyeluruh guna memeriksa kewajaran harga, kebutuhan riil instansi, dan keabsahan pelaksanaan pengadaan.