Isu Suket Pendidikan Wapres Gibran, Mardani Ali Sera Sebut Hak Menyatakan Pendapat Lintas Fraksi Jalan Terus

fin.co.id - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengonfirmasi bahwa dirinya bersama sejumlah anggota DPR RI telah resmi menandatangani dokumen pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mardani membeberkan bahwa dari fraksi PKS saja, sudah ada lebih dari 10 anggota dewan yang membubuhkan tanda tangan dukungan.

"Udah (ditandatangani). Lebih dari 10 (orang yang menandatangani)," kata Mardani saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Mardani menegaskan bahwa usulan penggunaan hak interpelasi lanjutan ini akan tetap disuarakan resmi dalam mekanisme DPR.

"Iya. Kita akan menyampaikan apakah nanti di forum ataupun tertutup tetap akan disampaikan. Insyaallah hak menyatakan pendapat jalan terus," jelasnya.

Didukung Lebih dari 25 Anggota Lintas Fraksi

Menurut Mardani, penggalangan tanda tangan dukungan HMP tersebut tidak hanya didominasi oleh PKS, melainkan diinisiasi oleh anggota dewan dari lintas partai secara personal.

Ia menyebut hingga Selasa siang, jumlah legislator yang telah menyatakan komitmennya sudah melampaui batas minimal pengajuan syarat HMP.

"Hampir semua (fraksi). Lebih dari 25 anggota. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR. Mayoritasnya fraksi tapi personal," pungkas Mardani tanpa merinci daftar nama legislator yang telah menyetujui draf pengusulan tersebut.

Dampak Putusan MA dan Desakan Langkah Konstitusional

Pengguliran HMP oleh anggota parlemen ini merupakan imbas dari dinamika hukum terbaru mengenai dokumen keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Eskalasi desakan publik dan parlemen menguat tajam pascakeputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan terkait keabsahan dokumen pendidikan tersebut. Rentetan putusan lembaga peradilan—termasuk pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK)—mendorong sejumlah fraksi di Senayan untuk mengambil langkah uji konstitusional guna menindaklanjuti konsekuensi hukum atas jabatan Wakil Presiden.