Jefri Nichol Tanggapi Isu Gibran Mundur, Soroti Anggaran MBG dan Kopdes

fin.co.id - Artis Jefri Nichol memilih berhati-hati dalam menanggapi kabar mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Ia mengaku belum ingin memberikan banyak komentar dan justru mempertanyakan siapa sosok yang akan menggantikan Gibran jika kabar tersebut benar-benar terjadi.

Hal itu disampaikan Jefri saat ditemui di tengah aksi demonstrasi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2026.

“(Gibran mundur) jujur no comment juga, karena penggantinya siapa juga nanti. Gua, itu juga yang was-was tuh,” tutur Jefri.

Di luar tanggapannya mengenai isu tersebut, Jefri terlihat ikut hadir dalam aksi unjuk rasa untuk menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat. Ia bahkan membawa bantuan berupa air mineral kemasan dan makanan ringan untuk dibagikan kepada mahasiswa yang mengikuti demonstrasi.

Dalam kesempatan itu, Jefri juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, khususnya mengenai alokasi anggaran negara untuk program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, uang negara yang berasal dari pajak masyarakat harus dikelola secara bertanggung jawab dan digunakan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan publik.

“Anggaran kita pajak, dipakai buat ngasal-ngasal, kopdes, MBG, kayak, Ini cukup lah, kaya buang-buang pajak kita,” ujar Jefri Nichol di lokasi.

Jefri mengaku selama ini lebih sering menyampaikan pandangan kritisnya melalui platform media sosial. Namun, kali ini ia memutuskan untuk hadir secara langsung dalam aksi demonstrasi guna menyuarakan pendapatnya.

“Selain gue berisik di sosmed ya, ini sih paling gua, hari ini baru turun ke jalan,” katanya.

Sementara itu, demonstrasi yang digelar mahasiswa Universitas BSI di kawasan Tugu Tani tersebut membawa tiga poin tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah untuk menjaga kondisi perekonomian nasional dengan memperkuat nilai tukar rupiah serta memastikan daya beli masyarakat tetap terlindungi.

Kedua, massa aksi meminta pemerintah segera menuntaskan proses pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun tuntutan ketiga berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mahasiswa meminta pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengatasi kebakaran, menindak tegas pihak yang bertanggung jawab, serta melindungi kawasan lahan yang terdampak.

Cahyono/Disway