Kakek Prabowo Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Ini Jejak Perjuangan Margono Djojohadikusumo

fin.co.id - Sejumlah peran penting dalam sejarah kemerdekaan hingga pembentukan fondasi ekonomi Indonesia mengantarkan R.M. Margono Djojohadikusumo memperoleh gelar Pahlawan Nasional.

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan penghargaan tersebut kepada kakeknya dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Margono merupakan tokoh asal Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pengabdiannya mencakup bidang politik, pemerintahan, diplomasi, hingga ekonomi.

Dalam perjuangan menuju kemerdekaan, Margono tercatat sebagai anggota ke-62 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Margono dipercaya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia yang pertama. Jabatan tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam kiprahnya di pemerintahan pada masa awal kemerdekaan.

Pendiri BNI hingga Terlibat Diplomasi Kemerdekaan

Kontribusi Margono tidak hanya tercatat dalam bidang politik dan pemerintahan. Pada 1946, ia mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI), yang menjadi bagian dari kiprahnya dalam membangun fondasi ekonomi Indonesia.

Di bidang diplomasi, Margono juga mengambil bagian dalam sejumlah upaya memperjuangkan kepentingan Indonesia. Ia menjadi anggota Komisi Tiga Negara serta terlibat dalam perundingan Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949.

Berbagai pengabdian tersebut menjadi dasar penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Margono. Penghargaan negara ini merupakan bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan serta pembangunan fondasi politik dan ekonomi Indonesia.

Margono Lolos Penilaian Tim Pengusul Pahlawan Nasional

Sebelum memperoleh gelar tersebut, pencalonan Margono telah melewati proses pembahasan dan penilaian oleh tim yang bertugas memeriksa setiap usulan calon Pahlawan Nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Margono telah memenuhi memenuhi syarat dan ketentuan untuk memperoleh gelar tersebut.

Saifullah Yusuf menjelaskan, pemerintah telah mengusulkan lebih dari 10 nama calon Pahlawan Nasional kepada Dewan Gelar pada tahun ini. Usulan tersebut berasal dari masyarakat maupun pemerintah daerah yang telah memenuhi persyaratan.

Proses seleksi melibatkan tim dari berbagai unsur, termasuk akademisi, sejarawan, serta Kementerian Sosial. Tim tersebut bertugas meneliti dan menilai setiap calon yang diusulkan sebelum hasilnya diteruskan kepada Dewan Gelar.