PDIP Nilai Hak Menyatakan Pendapat Jadi Jalan Paling Rasional untuk Sikapi Polemik Ijazah Gibran

fin.co.id - PDI Perjuangan (PDIP) menilai mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI menjadi opsi paling rasional untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira. 

Menurutnya, penggunaan hak konstitusional anggota DPR itu dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan mekanisme lainnya.

Meski demikian, Andreas memastikan PDIP belum akan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 10 November 2026.

Dia menjelaskan, masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum fraksi mengambil langkah resmi. Proses internal tersebut juga masih berjalan, termasuk komunikasi di antara anggota Fraksi PDIP.

"Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," kata Andreas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa 10 November 2026.

Andreas mengatakan, komunikasi antaranggota Fraksi PDIP terkait polemik ijazah Gibran terus dilakukan. Namun, pihaknya masih akan mencermati perkembangan dan dinamika politik yang muncul dalam rapat paripurna.

Dia juga menyoroti adanya dua putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan persoalan ijazah Wapres Gibran, yakni dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menurut Andreas, keberadaan dua putusan tersebut menjadi alasan persoalan ini perlu mendapatkan tindak lanjut melalui mekanisme yang berlaku di DPR RI.

"Soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan di Pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan adanya keinginan dari sejumlah anggota DPR lintas fraksi untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aspirasi tersebut, kata Dasco, diharapkan disalurkan melalui mekanisme resmi yang tersedia di lembaga legislatif.

Namun, DPR RI baru memulai masa persidangan pada Selasa, 10 November 2026. Sehari sebelumnya, Senin, 9 November 2026, para anggota DPR masih menjalani masa reses dan menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing.

"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin 9 November 2026.

Dengan dimulainya masa sidang, dinamika di parlemen terkait polemik ijazah Gibran berpeluang berlanjut. Namun, langkah resmi DPR masih bergantung pada proses dan mekanisme konstitusional yang akan ditempuh para anggota dewan. *