Perintah MA pada Kemendikdasmen: Cabut Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran

fin.co.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) diperintahkan mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perintah tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan dokumen itu tidak sah dan batal demi hukum.

Ketetapan tersebut tercantum dalam salinan putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Perkara ini diajukan seorang warga bernama Subhan, dengan termohon Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen.

MA mengetok putusan tersebut pada 30 Oktober 2026. Sementara itu, salinan putusannya baru dirilis pada Selasa, 10 November 2026.

Dalam amar putusannya, MA secara tegas memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

"Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," demikian bunyi putusan tersebut.

Gugatan Subhan Dikabulkan MA Setelah Melalui Proses Banding

Putusan MA tersebut merupakan hasil dari rangkaian proses hukum yang sebelumnya ditempuh Subhan. Pada tahap awal, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak menerima gugatan yang diajukannya.

Subhan kemudian mengajukan banding. Namun, pengadilan tingkat banding menguatkan putusan PTUN Jakarta.

Tidak berhenti di situ, Subhan melanjutkan upaya hukum melalui kasasi ke MA. Pada tahap inilah gugatannya dikabulkan sehingga MA memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

Putusan MA Sejalan dengan Temuan MK soal Dokumen Gibran

Putusan MA tersebut menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya membahas dokumen pendidikan Gibran dalam proses penyetaraan pada 2019.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat yang digunakan Gibran ketika mengurus surat penyetaraan pendidikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019.

MK juga menyebut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 diterbitkan dengan dasar certificate of attendance, bukan ijazah.

Meski demikian, MK tidak menerima gugatan yang diajukan pemohon. Pertimbangannya, para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres).