PKB Sebut Pengunduran Diri Gibran Harus Lewat Sidang Istimewa

fin.co.id - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menegaskan bahwa pengunduran diri maupun pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan melalui sidang istimewa.

Pernyataan tersebut disampaikan Jazilul ketika menanggapi isu mundurnya Gibran di tengah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Mundur atau dimundurkan sama-sama tetap melalui sidang istimewa," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Ia menjelaskan, proses pergantian Wakil Presiden tidak bisa dilakukan begitu saja karena melibatkan DPR. Dengan demikian, setiap keputusan yang berkaitan dengan jabatan Gibran harus mengikuti prosedur konstitusional yang berlaku.

"Ya, tentu kami hormati tetap kan untuk penggantian seorang wakil presiden kan tetap melalui DPR," ujarnya.

Meski begitu, Jazilul menilai kabar mengenai rencana pengunduran diri Gibran masih sebatas isu yang berkembang. PKB sendiri belum menetapkan sikap resmi dan memilih mencermati perkembangan pembahasan di parlemen.

"Itu baru terdengar sebagai isu. Kalau soal sikapnya, kita tunggu. Tapi yang jelas, DPR diberikan kewenangan beberapa kewenangan ya, menghadapi berbagai masalah atau kasus," tuturnya.

Jazilul turut mengingatkan bahwa DPR mempunyai sejumlah hak konstitusional yang dapat digunakan untuk merespons persoalan tersebut. Beberapa di antaranya adalah hak angket dan hak menyatakan pendapat (HMP).

Menurutnya, terdapat aspirasi dari masyarakat maupun sejumlah tokoh yang menginginkan DPR mengambil langkah untuk menindaklanjuti polemik putusan MK dan MA melalui kewenangan yang dimiliki parlemen.

"Supaya polemik ini tidak berlarut-larut, yang saya dengar aspirasi dari masyarakat, dari tokoh meminta kepada DPR untuk menyelesaikan masalah ini lewat jalur yang diberikan kewenangan oleh DPR," katanya.

Selain aspirasi masyarakat, Jazilul mengungkapkan dirinya juga menerima sejumlah masukan dari pengurus PKB di berbagai daerah. Mereka berharap DPR segera memberikan tanggapan terhadap perkembangan persoalan yang berkaitan dengan putusan MK dan MA.

"Terus terang saya dapat juga masukan dari teman-teman PKB ya dari berbagai DPC juga yang berharap suara rakyat terkait dengan putusan MK, putusan MA, DPR segera memberikan respons yang cepat," ujarnya.

Ia menambahkan, arah pembahasan di parlemen akan mulai terlihat setelah DPR menggelar rapat paripurna untuk membuka masa sidang dan mendengarkan pidato Ketua DPR.

Jazilul menegaskan, setiap langkah yang nantinya diambil DPR harus tetap berlandaskan kewenangan konstitusional lembaga legislatif, baik melalui penggunaan hak angket, hak menyatakan pendapat, maupun mekanisme lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.