Putusan MA soal Suket Penyetaraan SMA Gibran Sudah Final, Yusril: Tak Ada Upaya Hukum Lagi

fin.co.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, putusan tersebut sudah berkekuatan final sehingga harus ditindaklanjuti oleh kementerian terkait. Yusril menyampaikan penjelasan itu saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan, putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril.

MA Perintahkan Pencabutan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran

Kepastian mengenai status putusan tersebut berkaitan dengan perkara kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara (TUN). Perkara itu mempertemukan Subhan dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan. Melalui putusan itu, MA membatalkan surat keterangan Kemendikbud yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

MA sekaligus memerintahkan Kemendikbud, yang kini menjadi Kemendikdasmen, untuk mencabut surat keterangan tersebut.

Yusril menerangkan bahwa putusan MA berlaku secara surut atau ex tunc. Dengan demikian, status tidak sahnya surat tersebut dihitung sejak dokumen itu diterbitkan pada Agustus 2019.

"Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," ujarnya.

Yusril juga menjelaskan pertimbangan MA dalam menangani perkara tersebut. Menurutnya, MA menilai tetap memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa itu meskipun gugatan masuk setelah melewati batas waktu.

Pertimbangan tersebut muncul karena MA memandang persoalan itu tidak hanya berkaitan dengan kontestan lain dalam pemilihan presiden, tetapi juga menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Kemendikdasmen Diminta Segera Menindaklanjuti Putusan MA

Terkait kemungkinan upaya hukum dari Gibran, Yusril menjelaskan bahwa Wakil Presiden tersebut tidak dapat mengajukan banding atas putusan itu. Sebab, pihak tergugat dalam perkara di MA adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan Gibran bukan pihak tergugat intervensi.

Yusril memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan mengajukan peninjauan kembali (PK). Ia juga menyebut kementerian tersebut akan segera melaksanakan putusan setelah menerima salinan resmi dari MA.

"Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," tuturnya.