Sikapi Polemik Kebasahan Pendidikan Gibran, Legislator PKS Minta DPR Bentuk Pansus Ijazah Gate

fin.co.id - Keabsahan administrasi dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian parlemen. Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rofik Hananto, meminta DPR mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Ijazah Gate agar persoalan tersebut dapat ditelusuri secara terbuka dan memberikan kepastian hukum.

“Kami mendorong agar DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus ‘Ijazah Gate’ sebagai langkah serius untuk menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perhatian publik,” ujar Rofik, dikutip Selasa, 10 November 2026.

Dorongan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung pada 6 Oktober 2026 yang menyoroti keabsahan administratif surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.

Rofik menilai pembentukan Pansus diperlukan agar DPR dapat mendalami persoalan administrasi dan proses verifikasi dokumen pencalonan Wakil Presiden secara objektif.

Pansus Ijazah Gate untuk Dalami Verifikasi Dokumen

Polemik Ijazah Gate berawal dari perdebatan panjang di ruang publik mengenai keabsahan dokumen pendidikan penyetaraan setingkat SMA yang digunakan dalam proses administrasi pencalonan wakil presiden. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK).

Rofik menyebut putusan MK tanggal 6 Oktober 2026 dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

“Putusan MK tanggal 6 Oktober 2026 dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setara SMA. Namun, permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon,” ujar Rofik.

Meski demikian, Rofik menegaskan bahwa pembentukan Pansus bukan bertujuan mencampuri putusan MK. Menurutnya, DPR perlu menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses pemenuhan persyaratan pendidikan dan verifikasi dokumen pencalonan Wakil Presiden berlangsung transparan serta akuntabel.

“Pansus ini penting bukan untuk mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan hukum atas proses pemenuhan persyaratan pendidikan serta verifikasi dokumen pencalonan Wakil Presiden,” ujar Rofik.

PKS Ingatkan Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum