Wamenhaj: Penipu Haji dan Umrah adalah Bandit Agama!

fin.co.id - Praktik penipuan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah masih menyasar masyarakat yang ingin berangkat ke Tanah Suci. Sekitar 70 persen korban berasal dari kelompok ekonomi rentan, terutama warga kampung dan desa.

Kondisi tersebut membuat Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak melontarkan kecaman keras kepada para pelaku yang memanfaatkan kepercayaan agama untuk mencari keuntungan.

Dahnil menyebut para pelaku sebagai "bandit agama" karena menggunakan simbol dan wilayah suci untuk menipu jamaah. Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

“Para penipu haji dan umrah adalah bandit agama. Pekerjaan mereka berburu rente dengan menggunakan wilayah yang suci untuk melakukan penipuan terhadap jamaah yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah,” kata Dahnil.

Laporan Penipuan Terjadi Setiap Hari

Dahnil mengatakan laporan dugaan penipuan haji dan umrah muncul setiap hari dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Menurutnya, praktik tersebut bukan hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, melainkan juga mencederai nilai-nilai agama karena pelaku menyalahgunakan kepercayaan umat demi kepentingan pribadi.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum dan PPNS bertindak tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan penipuan. Penindakan juga harus menyasar penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah yang menjalankan usaha tanpa izin.

Dahnil turut mengingatkan bahwa pelaku dapat menggunakan berbagai kedok untuk mengomersialkan agama dan mengambil keuntungan dari jamaah. Atribut keagamaan pun bisa menjadi salah satu cara untuk menyamarkan praktik penipuan tersebut.

Wamenhaj Ingatkan Potensi Keterlibatan Oknum ASN

Dahnil juga mengingatkan kemungkinan adanya oknum aparatur sipil negara (ASN) maupun pejabat di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah yang terlibat dalam praktik tersebut. Keterlibatan itu, menurutnya, dapat terjadi di tingkat pusat maupun daerah.

“Topengnya bisa macam-macam. Bisa juga bandit agama yang ada di Kementerian Haji dan Umrah, berjubah ASN atau pejabat Kementerian Haji dan Umrah, baik di pusat maupun daerah,” ujarnya.

Untuk mencegah penyalahgunaan kepercayaan jamaah, pemerintah akan memperkuat pengawasan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah serta PPNS. Langkah tersebut ditujukan agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terbebas dari penipuan maupun penyalahgunaan kepercayaan agama.

Dahnil secara khusus mengingatkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta pihak lainnya agar tidak menjadikan agama sebagai alat untuk merugikan jamaah.

"Saya mengingatkan PPIU, PIHK, KBIHU, dan pihak lainnya, jika masih menjadikan agama sebagai komoditas untuk menipu atau mengambil keuntungan dengan merugikan jamaah, berarti Anda adalah bandit agama. Ini yang harus dihentikan,” kata Dahnil.