Wapres Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Mensesneg Bantah Ada Penolakan Presiden

fin.co.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wapres dalam pertemuannya bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 10 November 2026, pagi.

Prasetyo meluruskan narasi yang beredar dengan menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah menolak keinginan pengunduran diri yang diajukan oleh Gibran.

"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Diskusi 2,5 Jam dan Opsi Uji Dokumen di PTUN

Prasetyo membeberkan bahwa pertemuan empat mata antara Presiden dan Wakil Presiden tersebut berlangsung cukup panjang, yakni sekitar 2,5 jam. Niat pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran sebagai bentuk respons atas eskalasi dinamika politik pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," jelas Prasetyo.

Dalam dialog tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah pandangan dan masukan. Di sisi lain, Wapres Gibran meminta waktu serta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen keikutsertaannya melalui mekanisme hukum formal di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pihak Istana menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak hukum yang hendak ditempuh oleh Gibran untuk menguji dokumen yang dipersoalkan publik.

"Untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara," tuturnya.

Sikap Istana Terhadap Dinamika Hak Menyatakan Pendapat di DPR

Saat ditanyai mengenai kekhawatiran potensi friksi politik antara Presiden dan Wakil Presiden terkait langkah PTUN ini, Prasetyo enggan berspekulasi lebih jauh. "Ya kita belum sejauh itu ya," jawabnya singkat.

Sementara itu, menanggapi manuver parlemen yang mulai menggalang Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menuju wacana pemakzulan (impeachment), Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah memosisikan diri untuk menghormati seluruh mekanisme dan hak konstitusional yang melekat pada DPR RI.