Dasco Pastikan Besok Ada Sidang Paripurna di DPR, Usulan Pemakzulan Gibran Masuk Agenda?

fin.co.id - Agenda kegiataan DPR pada Kamis, 12 November 2026 akan menyita perhatian masyarakat luas, menyusul Hak Mengajukan Pendapat (HMP) yang telah ditekens sejumlah anggota.

Untuk besok, kegiatan DPR dijadwalkan mencakup Rapat Paripurna yang akan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB. Namun, hingga Rabu malam, susunan pembahasan dalam sidang tersebut belum diketahui secara pasti karena undangan rapat belum disebarkan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan rencana pelaksanaan rapat tersebut seusai menghadiri peringatan HUT Ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta.

"Besok itu, ada rencana agenda Paripurna jam 14.00 WIB kalau saya enggak salah. Tetapi sampai dengan saat ini, ini undangan belum disebarkan," kata Dasco usai menghadiri acara HUT Ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam.

Dasco mengaku belum mengetahui secara terperinci agenda yang akan dibahas, karena pada Rabu dirinya tidak menjalankan kegiatan di DPR RI.

Ia menyebut sejumlah pimpinan DPR lainnya mengikuti perkembangan aktivitas parlemen pada hari tersebut. Karena itu, informasi lebih lanjut mengenai agenda rapat dapat ditanyakan kepada mereka.

"Tadi ada Pak Cucun dan Pak Saan, sama Bu Sari yang mengikuti proses yang terjadi di DPR pada hari ini," katanya.

Meski belum mengetahui rincian agenda, Dasco menilai partai-partai politik di DPR RI tengah mengikuti dinamika politik yang berkembang.

DPR Siapkan Pembahasan Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya menyampaikan bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan diteruskan ke Rapat Paripurna pada Kamis (12/11).

"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Sebanyak 120 anggota DPR telah mengajukan usulan HMP sebagai bagian dari proses pemakzulan Gibran. Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Saan mengatakan jumlah usulan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut di DPR.

Selanjutnya, usulan itu akan diteruskan ke rapat pimpinan DPR sebelum ditindaklanjuti melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Dengan demikian, rencana penerusan usulan HMP menjadi salah satu perkembangan yang berkaitan dengan agenda parlemen menjelang Rapat Paripurna Kamis.