Firli Bahuri Dikabarkan Diamankan, Ini Faktanya

fin.co.id – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, dikabarkan diamankan penyidik Polda Metro Jaya saat sedang bermain bulu tangkis. Firli diketahui merupakan tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Menanggapi informasi tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa kedatangan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) ke lokasi bukan untuk melakukan penangkapan.

Menurut Budi, penyidik mendatangi Firli ketika yang bersangkutan sedang bermain bulu tangkis di sebuah gedung olahraga (GOR). Kedatangan petugas bertujuan mengonfirmasi kehadiran Firli dalam agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan.

"Kehadiran personil Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Sdr. FB dalam 2 kali panggilan pemeriksaan," katanya kepada Disway Group, Rabu, 11 November 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Firli disebut menyampaikan kesediaannya untuk memenuhi panggilan penyidik dalam pemeriksaan berikutnya.

"Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik," ucapnya.

Budi kembali menegaskan bahwa tidak ada tindakan pengamanan terhadap mantan pimpinan KPK tersebut dalam kegiatan penyidik di lokasi olahraga.

"Tidak ada yang diamankan," tuturnya.

Penanganan Kasus Firli Kembali Menjadi Sorotan

Sebelumnya, proses hukum dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menjerat Firli Bahuri kembali mendapat perhatian publik.

Hal ini menyusul langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara tersebut. Pengembalian dilakukan karena petunjuk yang diberikan jaksa belum dipenuhi oleh penyidik hingga melewati tenggat waktu.

Kejati DKI Jakarta mengembalikan SPDP tersebut pada 7 Agustus 2025. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma, menjelaskan bahwa dokumen yang dikembalikan merupakan SPDP, bukan berkas perkara.

"Kita kembalikan SPDP bukan berkas lagi. SPDP pun kita kembalikan pada tanggal 7 Agustus 2025," ucapnya.

Dapot menerangkan, sebelumnya jaksa telah menyampaikan petunjuk kepada penyidik melalui mekanisme P-20. Namun, arahan tersebut tidak ditindaklanjuti hingga batas waktu yang telah ditentukan.

"Petunjuk jaksa kan belum dipenuhi dengan batas waktu yang ditentukan. Kan ada batas waktunya. Kita kirim P-20. P-20 gak dipenuhi ya kita kembalikanlah SPDP-nya. Kita pengembalian SPDP itu 7 Agustus 2025," terangnya.