Polda Metro Jaya Bantah Firli Bahuri Ditangkap, Penyidik Hanya Datangi Lokasi Usai Dua Kali Mangkir

fin.co.id - Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, yang beredar di tengah penanganan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Kedatangan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya ke lokasi Firli bukan untuk melakukan penangkapan. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas dua kali ketidakhadiran Firli dalam agenda pemeriksaan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, memastikan tidak ada tindakan pengamanan terhadap Firli sebagaimana informasi yang beredar.

"Enggak ada yang diamankan," katanya saat dikonfirmasi, Rabu 11 November 2026.

Budi menerangkan, personel Ditreskrimsus mendatangi lokasi di sebuah GOR bulutangkis untuk menindaklanjuti ketidakhadiran Firli dalam dua kali pemanggilan pemeriksaan.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Firli menyampaikan kesediaannya untuk memenuhi panggilan penyidik pada pemeriksaan berikutnya.

"Kehadiran personil Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Sdr. FB dalam 2 kali panggilan pemeriksaan. Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik," katanya.

Firli Bahuri sendiri masih terseret perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Dalam perkara tersebut, Firli disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 KUHP.

Selain itu, Firli juga dijerat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Ketentuan tersebut mengatur larangan bagi pimpinan maupun anggota KPK untuk bertemu langsung dengan tersangka atau pihak lain yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Sementara itu, sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 36 juncto Pasal 65 UU KPK, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. *