Gibran Dikabarkan Ingin Mundur, Kursi Wapres Mulai Diperebutkan! Nama Cak Imin hingga AHY Mencuat

fin.co.id – Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan berbagai spekulasi mengenai arah politik nasional. Di tengah polemik ijazah Gibran, delapan fraksi di DPR dikabarkan tengah mempersiapkan pernyataan sikap bersama terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Situasi tersebut turut memunculkan pembahasan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai wacana pengunduran diri Gibran menjadi perhatian tersendiri bagi partai politik. Meski sejauh ini masih sebatas keinginan, sejumlah kekuatan politik dinilai mulai memperhitungkan skenario apabila jabatan Wakil Presiden benar-benar ditinggalkan.

Menurut Arifki, kemungkinan terbukanya posisi RI-2 dapat menjadi peluang politik yang menarik bagi partai-partai untuk mendorong kader terbaiknya masuk ke jajaran kepemimpinan nasional.

“Bagi partai politik, ini momentum langka yang tentu tidak mungkin dilewatkan. Menjadi Wakil Presiden melalui pemilu bukan perkara mudah. Jika ada kesempatan mengisi posisi tersebut untuk sisa masa jabatan sekitar tiga tahun, ini bukan hanya pencapaian tinggi dalam karier politik seseorang, tetapi juga memberikan keuntungan politik bagi partai pengusungnya,” kata Arifki dalam keterangan, Rabu, 11 November 2026.

Ia menilai jabatan Wakil Presiden memiliki nilai strategis yang jauh melampaui kedudukan formal dalam struktur pemerintahan. Posisi tersebut dapat menjadi instrumen bagi partai politik untuk memperluas pengaruh sekaligus memperkuat daya tawar dalam koalisi pemerintahan.

“Kursi RI-2 bukan sekadar jabatan kosong yang harus diisi, tetapi juga ruang strategis bagi partai politik untuk memperbesar pengaruhnya dalam pemerintahan.” ujar Arifki.

Arifki berpandangan, Presiden Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan keseimbangan politik apabila nantinya harus menentukan sosok pengganti Gibran. Salah satu opsi yang dapat diperhitungkan adalah memberikan ruang kepada figur dari PDI Perjuangan guna memperkuat dukungan politik di parlemen.

Meski demikian, langkah tersebut tidak otomatis membuat seluruh partai pendukung pemerintah berada dalam satu barisan. Setiap partai memiliki kepentingan dan perhitungan tersendiri dalam menentukan sikap terhadap kemungkinan perubahan komposisi kepemimpinan nasional.

“Figur seperti Cak Imin, AHY, Zulkifli Hasan, hingga Bahlil tentu memiliki kepentingan dan peluang politik masing-masing. Mereka bukan hanya memiliki basis partai, tetapi juga kontribusi dalam menopang pemerintahan. Karena itu, siapa pun nama yang nantinya dipertimbangkan Prabowo belum tentu bisa membuat seluruh kekuatan politik merasa terakomodasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, tantangan terbesar bagi Prabowo bukan terletak pada terbatasnya pilihan kandidat, melainkan menentukan sosok yang mampu menjaga kepentingan berbagai partai sekaligus memastikan pemerintahan tetap berjalan efektif.

“Persoalannya bukan kekurangan kandidat, tetapi bagaimana Prabowo menentukan figur yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan partai, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan," pungkasnya.

Lebih lanjut, Arifki membuka kemungkinan bahwa Presiden Prabowo akan mencari alternatif di luar nama-nama yang diusulkan partai koalisi apabila pembahasan politik tidak menghasilkan kesepakatan. Dalam skenario tersebut, sejumlah tokoh yang berada dalam lingkaran dekat Presiden juga berpotensi masuk dalam pertimbangan.

Beberapa nama yang disebut antara lain Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Jika akhirnya Prabowo mempertimbangkan figur dari lingkaran dekatnya, tentu ada keuntungan dari sisi koordinasi pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden berasal dari lingkungan politik yang sama sehingga komunikasi dan koordinasi bisa lebih mudah dibangun. Namun, konsekuensinya, partai-partai koalisi lain juga perlu mendapatkan ruang dan pertimbangan politik yang proporsional,” tuturnya.