Gibran Mundur atau Dimakzulkan? Ini Perbedaan Tahapan Konstitusional Pergantian Wakil Presiden

fin.co.id - Panggung politik nasional diwarnai dinamika tinggi menyusul kabar dari pihak Istana yang menyebutkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat untuk mundur dari jabatannya. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mulai menggulirkan proses pengusulan Hak Menyatakan Pendapat yang menjadi langkah awal mekanisme pemakzulan.

Polemik seputar jabatan Wakil Presiden ini bermula setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA di luar negeri yang digunakan Gibran saat mengurus surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan untuk pendaftaran calon wakil presiden. Kendati amar putusan menyatakan gugatan tidak diterima, pertimbangan hukum di dalamnya memicu gelombang desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan.

Tekanan politik kian meruncing setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga bernama Subhan, yang pada pokoknya memutuskan bahwa suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Merespons hal tersebut, DPR langsung mengambil langkah konstitusional dengan memulai proses usulan Hak Menyatakan Pendapat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat perbedaan mekanisme dan tahapan yang jelas antara skenario Wakil Presiden mundur secara sukarela dengan proses pemakzulan (impeachment).

Tahapan Konstitusional Jika Wakil Presiden Mundur

Apabila Gibran Rakabuming Raka memutuskan untuk mundur atau berhenti dari jabatannya atas kemauan sendiri, pengisian kekosongan kursi wakil presiden diatur secara ketat melalui mekanisme berikut:

Pengunduran Diri: Wakil Presiden resmi menyatakan pengunduran diri.

Kekosongan Jabatan: Kursi Wakil Presiden dinyatakan kosong secara hukum.

Sidang Paripurna MPR (Maksimal 60 Hari): Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru, sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (1) UU MD3.

Pengusulan Calon oleh Presiden: Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan administratif kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna (Pasal 46 ayat (2) UU MD3).

Pernyataan Kesiapan: Dua calon yang diusulkan wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan sidang paripurna MPR sebelum pemungutan suara dilakukan (Pasal 46 ayat (4) UU MD3).

Pemilihan dan Penetapan: MPR memilih satu di antara dua calon yang diusulkan. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih (Pasal 46 ayat (3) & (5) UU MD3).