KPK Buka Peluang Usut Pengadaan Influencer Rp14,69 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad

fin.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang dilakukan dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia. 

KPK menyatakan terbuka untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Namun, lembaga antirasuah itu terlebih dahulu akan mengkaji apakah terdapat indikasi tindak pidana korupsi serta apakah perkara tersebut masuk dalam ranah kewenangan KPK.

PT Rans Animasi Indonesia sendiri diketahui memiliki keterkaitan dengan Raffi Ahmad, yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, hasil penelusuran ICW akan menjadi salah satu bahan untuk mempertimbangkan langkah lanjutan lembaga antirasuah.

"Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 10 November 2026.

"Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis. Apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan," kata Budi menambahkan.

Budi menjelaskan, dugaan konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) tidak bisa dinilai hanya berdasarkan hasil akhir. Seluruh rangkaian proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, perlu diperiksa secara menyeluruh.

"Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan. Maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait," ujarnya.

Ia menambahkan, KPK selama ini telah mengingatkan kementerian dan lembaga pemerintah agar memperhatikan potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Peringatan tersebut diberikan lantaran sektor pengadaan barang dan jasa berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) masih menjadi salah satu area yang rawan terhadap praktik korupsi.

Dalam konteks temuan ICW, KPK juga menyoroti kemungkinan penerapan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

"Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja," kata Budi.

Kendati demikian, KPK belum mengambil keputusan mengenai kemungkinan pemeriksaan terhadap kementerian yang terlibat maupun Raffi Ahmad. Menurut Budi, proses evaluasi terhadap pengadaan tersebut juga menjadi tanggung jawab instansi terkait.

"Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut, ya," ujarnya.

Temuan ICW soal Kontrak Rp14,69 Miliar