LPSK Terima Penambahan 2 Permohonan Perlindungan Saksi Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Siapa?

fin.co.id – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat adanya penambahan dua orang dalam pengajuan permohonan perlindungan yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat enam orang yang diajukan untuk memperoleh perlindungan dari lembaganya. Namun, dalam perkembangan terbaru, jumlah tersebut bertambah menjadi delapan orang.

Meski demikian, Wawan belum bersedia memberikan penjelasan lebih jauh mengenai identitas maupun perkembangan permohonan perlindungan tersebut.

"Oh, saya belum bisa komentarnya. Intinya sudah ada penambahan dua dari enam, sudah, itu saja," katanya kepada wartawan, Rabu, 11 November 2026.

Ketika ditanya mengenai kedudukan hukum orang-orang yang mengajukan perlindungan, Wawan menegaskan bahwa mereka masih berstatus sebagai saksi.

"Saksi," ujarnya.

Sementara itu, dalam perkara dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto, diketahui terdapat empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka terdiri atas mantan Kapolri Jenderal LSP, Irjen AH, Irjen SU, dan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang juga berpangkat Inspektur Jenderal atau bintang dua.

Dari keempat tersangka tersebut, ASN dimaksud telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri. Keputusan itu diambil setelah yang bersangkutan menjalani sidang etik, Selasa, 10 November 2026.

Adapun proses sidang etik terhadap tiga tersangka lainnya masih menunggu penjadwalan dari pihak kepolisian. Polri nantinya akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan sidang tersebut.

Penambahan jumlah pemohon perlindungan di LPSK ini menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan perkara dugaan penyadapan yang turut menyeret sejumlah pihak di lingkungan kepolisian.