Politik

Pengamat: Gibran Diperkirakan Tak Akan Pakai Narasi Cacat Pencalonan saat Mundur

Isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi menyeret Presiden Prabowo Subianto serta peta politik Pilpres 2024 apabila narasi pengunduran diri tersebut dilandasi pengakuan adanya cacat administrasi dalam proses pencalonan.

Pengamat: Gibran Diperkirakan Tak Akan Pakai Narasi Cacat Pencalonan saat Mundur
Presiden Prabowo dan Wapres Gibran menghadiri penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana.

fin.co.id - Isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi menyeret Presiden Prabowo Subianto serta peta politik Pilpres 2024 apabila narasi pengunduran diri tersebut dilandasi pengakuan adanya cacat administrasi dalam proses pencalonan.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai Gibran kecil kemungkinan akan mengambil langkah dramatis dengan mengakui adanya cacat pendaftaran. Sebab, pengakuan terbuka justru berisiko tinggi merusak reputasi politik personalnya sekaligus mencoreng rekam jejak sang ayah, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Gibran tidak akan memilih mundur dengan mengakui pendaftaran pilpres bermasalah. Sebab, itu sama saja akan merusak reputasi dirinya sekaligus mencoreng ayahnya langsung," kata Efriza saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Efriza berpandangan, melesatnya Gibran sebagai kontestan cawapres pada Pilpres 2024 silam sulit dilepaskan dari persepsi publik mengenai keterlibatan politik sang ayah saat masih menjabat sebagai Kepala Negara.

"Lolosnya Gibran tanpa ijazah harus diakui pada Pilpres 2024 kemarin karena adanya 'cawe-cawe' ayahnya yang sedang menjabat sebagai Presiden," tuturnya.

Opsi Narasi Altruistis Demi Stabilitas Pemerintahan

Menurut Efriza, manakala proses pengunduran diri Gibran berjalan hingga tuntas, narasi yang akan dikedepankan kemungkinan besar berorientasi pada kepentingan publik dan keutuhan pemerintahan. Gibran diprediksi memilih narasi pengorbanan politik (altruisme) agar kabinet Prabowo Subianto tidak terus-menerus tersandera oleh polemik berkepanjangan.

Dalam skenario tersebut, Gibran dapat mengutarakan rasa bangganya pernah mengabdi dalam kabinet Presiden Prabowo sembari menegaskan bahwa pengunduran dirinya diambil demi menjaga kondusivitas nasional.

Sebaliknya, jika Gibran memilih menyebut proses pendaftarannya cacat hukum, dampak sistemiknya dinilai akan meluas. Tidak hanya menyasar Prabowo dan Jokowi, partai politik pengusung pada Pilpres 2024 hingga PDI Perjuangan (PDIP) yang pernah mengusungnya pada Pilkada Solo juga berpotensi terseret.

Efriza menilai, persoalan dokumen penyetaraan pendidikan (Suket) dalam Pilpres berpotensi memicu penelusuran balik atas keabsahan berkas saat Gibran maju sebagai Wali Kota Surakarta.

"Sebab jika dalam pencalonan Pilpres saja Gibran menggunakan Suket maka kemungkinan besar ia juga ketika maju sebagai calon wali kota melakukan hal yang sama," urai Efriza.

"Alias tidak mungkin menggunakan ijazah, apalagi jelas jika merujuk pernyataan MK bahwa tidak menemukan adanya ijazah Gibran," sambungnya.

DPR Cenderung Dorong Skenario Pengunduran Diri Istana

Di sisi lain, Efriza melihat parlemen memiliki preferensi politik untuk menuntaskan polemik ini tanpa harus menuntaskan pengguliran Hak Angket maupun Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Kedua instrumen politik formal DPR tersebut dinilai berisiko membuka kembali komplikasi proses politik masa lalu.

"Oleh sebab itu, rasanya DPR juga lebih menginginkan Istana turut mendorong Gibran mengundurkan diri ketimbang hak angket," imbuhnya.

Berita Terkait