Prabowo Tidak Menolak Keinginan Gibran untuk Mundur, Ini Penjelasan Mensesneg

fin.co.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meluruskan kabar mengenai sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya.

Prasetyo menegaskan, Prabowo tidak pernah menyampaikan penolakan atas niatan pengunduran diri yang disampaikan Gibran. Dalam pertemuan keduanya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dan saran kepada orang nomor dua di Indonesia tersebut.

"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 November 2026.

Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut juga membahas keinginan Gibran untuk memperoleh kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gibran, kata dia, secara khusus memohon kepada Presiden agar diberikan kesempatan menyelesaikan persoalan tersebut melalui proses peradilan.

"Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," ujarnya.

Sebelumnya, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo.

Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi, 10 November 2026.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," katanya.

Keinginan Gibran tersebut muncul di tengah polemik hukum mengenai dokumen pendidikan yang berkaitan dengan dirinya di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Namun, dalam persidangan, MK disebut tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah maupun dokumen penyetaraan pendidikan yang dipersoalkan.

Di sisi lain, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara yang berkaitan dengan pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran.

Putusan MA tersebut turut menjadi bagian dari perkembangan polemik dokumen pendidikan yang kini dihadapi Wakil Presiden. *