Bukan Sembarang Tokoh, Ini Syarat Calon Wapres Pengganti Gibran

fin.co.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan, calon Wakil Presiden (Wapres) yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik (parpol) pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024.

Yusril menyampaikan, ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dengan demikian, figur yang nantinya diusulkan sebagai pengganti Gibran wajib memenuhi persyaratan tersebut sebelum menjalani proses pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Menurut Undang-Undang MD3, calon itu harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada waktu itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 12 November 2026.

Di sisi lain, Yusril menegaskan, hak untuk mengusulkan dua kandidat pengganti Wakil Presiden berada sepenuhnya pada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam menentukan nama-nama tersebut, Presiden memiliki kesempatan untuk melakukan komunikasi dan konsultasi dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan maupun pihak lainnya. Namun, keputusan pengajuan dua kandidat tetap menjadi kewenangan Presiden.

"Presiden mempunyai kewenangan penuh untuk mengajukan dua orang calon. Tentu Presiden bisa berkonsultasi dengan partai-partai koalisi atau dengan siapa saja, tetapi kewenangan untuk mengajukan itu ada pada Presiden," jelasnya.

Terkait mekanisme pengisian jabatan, Presiden memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyampaikan dua nama calon kepada MPR setelah menerima pemberitahuan resmi mengenai kekosongan posisi Wakil Presiden dari lembaga tersebut.

Berikutnya, MPR akan melaksanakan pemilihan untuk menentukan satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden. Proses pemilihan tersebut harus diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 60 hari.

Yusril turut menjelaskan bahwa MPR diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk mempersiapkan tahapan administratif dan kelembagaan. Persiapan tersebut termasuk pengiriman surat resmi kepada Presiden agar segera mengajukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.

Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian proses pengisian jabatan tersebut dapat rampung sebelum penghujung Desember 2026. Meski demikian, Yusril mengingatkan bahwa ketentuan konstitusi memberikan batas waktu maksimal selama 60 hari untuk menyelesaikan proses pemilihan.

"Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini," imbuhnya.