DPRD Jabar Belum Perintahkan Foto Gibran Diturunkan, Tunggu Proses Konstitusional

fin.co.id - Penurunan foto Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka di lingkungan DPRD Jawa Barat belum menjadi kebijakan resmi lembaga tersebut. DPRD Jabar memilih menunggu kepastian proses konstitusional di tingkat pusat dan tidak ingin mengambil langkah sebelum ada keputusan resmi mengenai status Gibran.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Goena menegaskan, hingga saat ini belum ada instruksi kelembagaan untuk menurunkan foto Gibran. Pernyataan itu disampaikan seusai menerima audiensi Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat di kantor DPRD Jabar, Bandung, Kamis, 12 November 2026.

Buky menilai, apabila ada pihak yang menurunkan foto wakil presiden, tindakan tersebut merupakan keputusan pribadi, bukan kebijakan institusi.

"Kalau misalnya ada pihak-pihak yang menurunkan foto wakil presiden, itu menurut saya tindakan pribadi ya, jadi bukan institusi," kata Buky.

DPRD Jabar Tunggu Kepastian Proses di Tingkat Pusat

Buky menjelaskan, DPRD Jawa Barat menghormati tahapan ketatanegaraan yang sedang berjalan. Karena itu, pihaknya tidak ingin mendahului keputusan resmi terkait proses berhentinya Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Ia juga mengungkapkan bahwa surat pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat mengenai dukungan terhadap Hak Menyatakan Pendapat DPR sudah diterima sekretariat dewan sehari sebelum muncul informasi resmi tentang berhentinya Gibran.

"Sebetulnya surat dari teman-teman ini kan sampai kemarin, jadi sebelum Pak Gibran berhenti sebagai Wapres. Tetapi intinya memang salah satunya adalah meminta Pak Gibran untuk berhenti, kemudian meminta DPR MPR segera memprosesnya," ujar Buky.

Meski persoalan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat, DPRD Jabar tetap berkewajiban menerima aspirasi masyarakat. Buky memastikan lembaganya akan meneruskan berbagai masukan dari masyarakat sipil Jawa Barat kepada para pemangku kebijakan di Senayan.

Iwan Suryawan Minta Pergantian Kepemimpinan Dibahas Bersama

Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan, yang turut hadir dalam audiensi tersebut, menekankan pentingnya kesepahaman dan musyawarah antarkekuatan politik dalam menghadapi proses pergantian kepemimpinan nasional.

Menurut Iwan, keputusan strategis dalam proses tersebut perlu melalui pembahasan bersama agar tidak muncul keputusan sepihak. Ia juga meminta agar pengalaman yang terjadi sebelumnya menjadi bahan evaluasi dalam menentukan sosok pendamping Presiden Prabowo Subianto selanjutnya.

Figur yang nantinya mendampingi Prabowo, kata Iwan, diharapkan mampu memperkuat stabilitas pemerintahan dan tidak menimbulkan persoalan baru.

"Pengalaman yang terjadi kemarin jangan terulang dan dapatkan tandemnya Pak Prabowo yang mendukung proses berlangsungnya pemerintahan Pak Prabowo," ujarnya.

Iwan menambahkan, DPRD Jabar mendukung setiap tahapan yang berjalan sesuai koridor aturan. Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berlangsung dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.