Kasus Korupsi Nikel Sultra, Kejagung Periksa Dua Saksi
Tim Jaksa Penyidik pada Jampidsus Kejagung memeriksa dua orang saksi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara.
fin.co.id - Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua orang saksi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut dilaksanakan pada Kamis, 12 November 2026. Kasus yang tengah ditangani berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel selama periode 2013 hingga 2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menyampaikan, dua saksi yang memenuhi panggilan penyidik masing-masing berasal dari perusahaan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
"Adapun kedua orang saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu: Saudara DP dari PT BSJ (dan) Saudari DMP dari PT DDA atau AG," kata Anang dalam keterangannya, Kamis, 12 November 2026.
Baca Juga
Pemeriksaan tersebut, kata dia, merupakan bagian dari rangkaian proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh tim Jampidsus. Keterangan para saksi diperlukan untuk memperkuat alat bukti sekaligus melengkapi berkas perkara dugaan korupsi pengelolaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa seluruh tahapan penyidikan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas.
Dalam penanganan perkara ini, penyidik juga tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian agar proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," tuturnya.
(Adm)