Legislator PDIP Desak Pembahasan UU Khusus Penyadapan, Cegah Penyalahgunaan Kewenangan Aparat

fin.co.id - Penggunaan teknologi penyadapan yang semakin mudah, disertai kewenangan sejumlah lembaga negara, memerlukan aturan yang tegas agar tidak membuka ruang pelanggaran privasi maupun penyalahgunaan kekuasaan.

Karena itu, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta pemerintah dan DPR segera membahas undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara menyeluruh.

Menurut TB Hasanuddin, regulasi tersebut harus memberikan batas yang jelas mengenai lembaga yang berhak melakukan penyadapan, tujuan penggunaannya, prosedur pelaksanaan, hingga mekanisme pengawasan. Ia menilai aturan yang berlaku saat ini masih tersebar dalam sejumlah undang-undang dengan ketentuan dan batas kewenangan yang berbeda.

Kondisi itu berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan penyadapan. Selain itu, perbedaan pengaturan dapat membuka celah bagi pihak tertentu untuk menyalahgunakan kewenangan.

"Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata TB Hasanuddin, Kamis, 12 November 2026.

“Karena itu, kewenangan serta mekanismenya harus diatur secara jelas melalui undang-undang," lanjutnya.

Kasus Dugaan Penyadapan dan Kewenangan Lembaga Jadi Perhatian

TB Hasanuddin menilai kebutuhan terhadap undang-undang khusus penyadapan semakin penting setelah muncul kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.

Ia meminta dugaan penyadapan tersebut, termasuk yang melibatkan mantan Kapolri, ditelusuri secara objektif. Menurutnya, pengusutan perlu memastikan dasar hukum serta prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan penyadapan.

“Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

"Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan," imbuh TB Hasanuddin.

Selain kasus tersebut, ia menyoroti kewenangan penyadapan yang dimiliki sejumlah institusi negara. Lembaga-lembaga itu meliputi Polri, TNI, BIN, KPK, BNPT, dan Kejaksaan Agung.

Menurut anggota Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan serta komunikasi dan informatika itu, kewenangan setiap lembaga harus disertai pembatasan dan pengawasan yang terukur. Dengan demikian, pelaksanaan penyadapan tetap memiliki dasar hukum dan tidak berjalan tanpa kendali.

TB Hasanuddin juga mengingatkan peredaran perangkat penyadapan yang kini semakin mudah diakses dan diperjualbelikan. Ia mendorong pembatasan kepemilikan serta penggunaan alat tersebut agar hanya lembaga yang memiliki kewenangan dan kepentingan penegakan hukum yang dapat menggunakannya.

"Harus ada aturan yang jelas mengenai lembaga mana saja yang boleh memiliki dan menggunakan alat penyadapan. Organisasi maupun perorangan yang tidak memiliki kewenangan harus dilarang memiliki atau menggunakannya," ujar TB Hasanuddin.