PDIP Tegaskan Proses Hukum Gibran Harus Berlanjut Meski Mundur dari Wapres

fin.co.id - Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli menegaskan, persoalan hukum yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka harus tetap diproses meskipun dirinya benar-benar mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden.

Guntur menjelaskan, pengunduran diri dari jabatan publik tidak sama dengan pemberhentian. Menurutnya, keputusan seseorang untuk mundur tidak serta-merta menghilangkan persoalan maupun fakta hukum yang telah lebih dahulu muncul.

"Mundur tidak menghapus fakta hukum. Putusan MA soal suket ijazah tetap berdiri," kata Guntur kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026.

Menurutnya, masyarakat masih memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai proses yang memungkinkan seseorang dengan persyaratan pencalonan yang dinilai tidak sah dapat menduduki posisi Wakil Presiden.

Guntur juga menyampaikan dukungannya terhadap pendapat Mahfud MD yang menekankan bahwa penyelesaian persoalan melalui jalur pidana harus tetap berlangsung, terlepas dari berakhirnya proses politik.

"Saya sepakat dengan Prof Mahfud MD proses pidana juga harus tetap jalan. Kalau pun proses politik selesai di DPR-MPR, proses pidananya harus tetap jalan," ujarnya.

Kendati demikian, Guntur mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan kabar pengunduran diri Gibran. Pasalnya, hingga kini belum terdapat konfirmasi resmi dari pihak Istana maupun Gibran terkait informasi tersebut.

Ia menambahkan, apabila pengunduran diri Wakil Presiden benar-benar terjadi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewajiban untuk mengisi jabatan yang kosong dalam kurun waktu paling lama 60 hari. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Menurut Guntur, proses penentuan pengganti Wakil Presiden harus mengacu pada aturan konstitusi serta dilaksanakan secara terbuka agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap menghargai hak dan keputusan pribadi Gibran apabila memilih mengundurkan diri dari jabatannya.

Namun, penghormatan terhadap keputusan tersebut tidak berarti persoalan hukum yang sebelumnya mencuat harus dihentikan. Guntur menekankan bahwa sikap partainya sejak awal lebih berorientasi pada penegakan konstitusi daripada persoalan individu.

"Yang kami perjuangkan sejak awal bukan soal orangnya, tapi tegaknya konstitusi," tuturnya.