.png){kind=small}
PKB Tegaskan Penentuan Pengganti Gibran Harus Lewati Mekanisme Konstitusi
Fraksi PKB MPR menegaskan pemilihan wakil presiden pengganti Gibran wajib mengikuti UUD 1945 dan aturan perundang-undangan.
Ia sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk penyelenggara negara dan kekuatan politik, untuk menghormati prosedur konstitusional dalam pengisian jabatan wakil presiden.
Neng Eem mengingatkan agar tidak ada pihak yang membangun spekulasi hingga memicu kegaduhan politik di tengah masyarakat. Menurutnya, proses pergantian harus sepenuhnya berpedoman pada aturan yang berlaku.
"Yang harus menjadi pegangan adalah konstitusi. Siapa pun yang nantinya mengisi jabatan wakil presiden harus melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang," demikian Neng Eem.
