Yusril Bongkar Isi Surat Pengunduran Diri Gibran, Begini Katanya!

fin.co.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan sejumlah poin dalam surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Gibran sebelumnya telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis, 12 November 2026.

Yusril mengaku telah membaca salinan surat tersebut. Ia menjelaskan, Gibran membuat dua surat terpisah yang masing-masing ditujukan kepada Presiden dan MPR.

"Satu surat disampaikan kepada Presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saya sudah membaca kopi dari surat itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Menurut Yusril, dalam surat tersebut Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas keinginan pribadi.

Selain menyampaikan keputusan pengunduran diri, Gibran juga meminta MPR segera memproses surat tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Yang pada intinya Wakil Presiden menyampaikan surat kepada MPR menyatakan berhenti sebagai wakil presiden atas kemauannya sendiri. Dan kemudian beliau mengatakan dalam paragraf selanjutnya dari surat itu, selanjutnya memohon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti surat beliau itu dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945," tuturnya.

Yusril kemudian menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden yang baru. Dua kandidat yang akan dipilih dalam sidang tersebut sebelumnya diajukan oleh Presiden.

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pimpinan DPR dan MPR di Istana Kepresidenan pada Kamis, 12 November 2026.

Pertemuan tersebut membahas langkah yang perlu ditempuh pemerintah dan lembaga negara menyusul pengunduran diri Gibran, terutama terkait pelaksanaan aturan konstitusi.

"Jadi saya kira akan membahas masalah ini karena ini merupakan satu ketentuan dari Undang-Undang Dasar sebagai konsekuensi dari mundurnya wakil presiden hari ini," tuturnya.

Dengan adanya pengunduran diri tersebut, proses pengisian jabatan Wakil Presiden selanjutnya akan mengikuti mekanisme konstitusional, termasuk pengajuan dua nama calon oleh Presiden dan pemilihan melalui sidang MPR.