AHY Tegaskan Demokrat Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran, Kenapa?
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
fin.co.id - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
AHY menyatakan, Demokrat memilih menyerahkan proses pengusulan calon pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto. Partainya juga menghormati mekanisme konstitusional serta kewenangan MPR dalam menentukan sosok yang akan menduduki jabatan tersebut.
"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," kata AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Ia mengungkapkan, sikap politik Demokrat tersebut telah terlebih dahulu dibicarakan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia.
Baca Juga
Konsultasi itu berlangsung melalui sambungan video pada Jumat pagi. Saat komunikasi dilakukan, SBY diketahui sedang menempuh perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
"Sikap ini, sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta," ujarnya.
Di tengah perkembangan situasi politik tersebut, AHY turut mengimbau masyarakat dan seluruh elemen bangsa agar tetap menjaga suasana kondusif. Ia meminta semua pihak memberikan ruang bagi lembaga negara untuk menjalankan proses pergantian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, dinamika politik tidak seharusnya berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Stabilitas pemerintahan serta kelanjutan program pembangunan nasional juga perlu menjadi perhatian bersama.
"Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," tuturnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah mendatangi pimpinan MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
Baca Juga
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan langsung maksud kedatangannya sekaligus menyerahkan dokumen resmi pengunduran diri kepada pimpinan lembaga.
"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Muzani juga mengungkapkan bahwa Gibran telah mengirimkan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Gibran meminta agar MPR segera memproses pengajuan pengunduran dirinya.
"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta MPR segera memproses surat tersebut," ujarnya.
Mengenai mekanisme pengisian jabatan yang kosong, Muzani menjelaskan bahwa konstitusi memberikan waktu maksimal 60 hari kepada MPR untuk menetapkan Wakil Presiden pengganti.