Hukum dan Kriminal . 13/11/2026, 07:36 WIB
Penulis : Afdal Namakule | Editor : Afdal Namakule
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid menegaskan, keputusan PTDH merupakan bentuk keseriusan kepolisian dalam menindak anggota yang melakukan pelanggaran berat.
"Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota. Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, obyektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri," ujar Kholid, Kamis 11 November 2026.
Dugaan Persetubuhan Terjadi Sejak Juli 2026
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta yang terungkap dalam persidangan etik, dugaan persetubuhan antara Sarbani dan DR pertama kali terjadi pada 28 Juli 2026. Perbuatan serupa kemudian disebut kembali berlangsung pada Agustus 2026.
Tidak hanya melakukan hubungan badan dengan tahanan, Sarbani juga terbukti mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor Polsek Dompu.
Persoalan semakin serius setelah terungkap adanya dugaan rencana menggugurkan kandungan DR.
Informasi mengenai kehamilan DR mulai diketahui pada awal Oktober 2026. Kondisi tersebut kemudian diberitahukan kepada keluarga perempuan yang bersangkutan.
Dalam informasi yang beredar, Sarbani disebut pernah mendatangi keluarga DR dan menyerahkan uang sebesar Rp5 juta.
Pemberian tersebut diduga berkaitan dengan upaya menyelesaikan persoalan yang muncul akibat hubungan terlarang tersebut.
Selain Sarbani, sempat beredar pula informasi mengenai dugaan keterlibatan anggota polisi lainnya.
Anggota tersebut disebut-sebut pernah menjalin hubungan dengan DR selama perempuan itu menjalani masa tahanan. *
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media