PDIP Singgung Etika Kekuasaan, Hasto: Pengunduran Diri Gibran Harus Jadi Pelajaran

fin.co.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai, pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI perlu dijadikan bahan evaluasi dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Hasto, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan posisi seseorang dalam pemerintahan. Lebih jauh, sambungnya, terdapat sejumlah aspek mendasar yang perlu diperhatikan, mulai dari legitimasi kekuasaan, penegakan konstitusi, hingga tanggung jawab moral pejabat publik kepada masyarakat.

"Pengunduran ini harus disertai evaluasi menyeluruh, bahwa praktik demokrasi prosedural dengan dukungan hukum kekuasaan yang mengabaikan etika, dan moral berujung pada kerapuhan," kata Hasto dalam keterangannya, Jumat, 13 November 2026.

Hasto menjelaskan, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan pemikiran Presiden pertama RI, Soekarno, kekuasaan semestinya diperoleh melalui proses yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal itu mencakup pemahaman terhadap berbagai persoalan bangsa serta perjuangan dalam membangun kekuatan masyarakat.

PDIP berpandangan, kata dia, jabatan dan kekuasaan merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi kejujuran, integritas, serta kepentingan nasional.

"Republik Indonesia didirikan di atas prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa, bukan pula kekuasaan yang diwariskan atas dasar budaya feodal," pungkasnya.

Selain persoalan etika politik, Hasto turut menekankan bahwa supremasi hukum harus menjadi landasan dalam setiap proses penyelenggaraan negara. Menurutnya, seluruh mekanisme ketatanegaraan wajib berpedoman pada konstitusi karena Indonesia merupakan negara hukum.

Terkait hal tersebut, PDIP meminta agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai ketentuan batas usia minimum serta persyaratan pendidikan wakil presiden ditempatkan dalam koridor penghormatan terhadap independensi lembaga peradilan dan kepastian hukum.

Hasto juga mengingatkan bahwa persoalan pengunduran diri Gibran tidak serta-merta menghapus kewajiban konstitusional maupun meniadakan kebutuhan untuk mengevaluasi proses kelembagaan yang sebelumnya telah berjalan.

Di sisi lain, PDIP menyatakan tetap menghormati hak setiap warga negara untuk menggunakan jalur hukum yang tersedia. Namun, seluruh tahapan ketatanegaraan dinilai harus diselesaikan secara terbuka, teratur, dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai aspek moralitas dalam demokrasi, Hasto menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan pemenuhan prosedur hukum. Diperlukan pula integritas serta keteladanan dari setiap pemimpin yang memegang jabatan publik.

"Jabatan publik bukanlah instrumen ambisi pribadi, apalagi sarana reproduksi kekuasaan melalui pendekatan feodalisme dan intervensi kekuasaan," katanya.

Dia menambahkan, seorang pemimpin harus menempatkan kepentingan negara dan masyarakat sebagai prioritas, terutama ketika kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kekuasaan menjadi persoalan.

Melalui pernyataan tersebut, PDIP mengajak seluruh elemen politik menjadikan polemik ini sebagai kesempatan untuk melakukan pembenahan secara nasional. Evaluasi tersebut mencakup tata kelola kekuasaan, penguatan kemandirian lembaga negara, penegakan supremasi hukum, serta perbaikan etika dalam praktik demokrasi.

"Republik ini harus dijaga dengan konstitusi, dipimpin dengan nurani, dan diabdikan sepenuhnya kepada rakyat," tandasnya.