Polri Ungkap Sosok Inisial TK Kasus Penyadapan, Ternyata Berpangkat Brigjen

fin.co.id - Mabes Polri mengungkap latar belakang sosok berinisial TK yang ikut terseret dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. TK ternyata merupakan perwira tinggi Polri aktif dengan pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).

Meski demikian, kepolisian belum mengungkap identitas lengkap maupun jabatan yang saat ini diemban perwira bintang satu tersebut.

TK diketahui tengah menjalani pemeriksaan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Keterangannya juga didalami penyidik untuk mengungkap dugaan keterlibatannya dalam perkara penyadapan.

Informasi mengenai pangkat TK disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir setelah inisial tersebut mencuat dalam rapat kerja Kapolri bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.

"Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)," kata Johnny melalui keterangannya.

Johnny menjelaskan, pemeriksaan terhadap TK tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Keterangan yang bersangkutan juga menjadi bagian dari pendalaman penyidikan untuk mengetahui peran masing-masing pihak.

"Yang bersangkutan (TK) saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini," ujarnya.

Polri memastikan pemeriksaan etik dan penyidikan dugaan tindak pidana berjalan secara bersamaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap seluruh fakta terkait dugaan penyadapan yang disebut berlangsung sepanjang periode 2025-2026.

Sebelumnya, nama TK mencuat ketika Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan kronologi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.

Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut tersangka Irjen Ahrie Sonta diduga meneruskan perintah kepada Brigjen TK untuk melakukan pemantauan atau surveillance.

"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance," ungkap Suyudi.

Dalam perkara tersebut, Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kadivkum Irjen Pol Ahrie Sonta (AS), mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).

Kasus dugaan penyadapan ini turut menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Kapolri, sejumlah anggota dewan mendesak kepolisian mengungkap pihak yang diduga menjadi dalang sekaligus menjelaskan tujuan penggunaan hasil pemantauan tersebut.

Komisi III DPR juga meminta Polri mendalami kemungkinan adanya tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan.

Menanggapi permintaan tersebut, Suyudi mengungkapkan bahwa kepolisian telah membuat laporan polisi baru sebagai langkah awal untuk menyelidiki dugaan tindak pidana makar.