Prabowo Undang Sejumlah Pimpinan Partai Koalisi ke Istana Bogor, Isu Pengisian Jabatan Wapres Mengemuka

fin.co.id - Sejumlah pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan dikabarkan mendapat undangan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat sore, 13 November 2026. Agenda tersebut berlangsung di tengah munculnya persoalan kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka disebut menyatakan pengunduran diri.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menjadi salah satu tokoh politik yang membenarkan adanya rencana pertemuan tersebut. Meski demikian, ia belum bersedia memberikan penjelasan mengenai materi pembicaraan maupun agenda khusus yang akan dibahas bersama Presiden.

"Istana Bogor," kata Zulkifli Hasan dikutip dari Antara, Jumat, 13 November 2026.

Konfirmasi serupa juga disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf. Ia menyebut pertemuan dengan Presiden Prabowo dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.00 WIB.

Almuzzammil menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pertemuan bersama para pimpinan partai politik. Salah satu agenda lainnya adalah pemberian tanda kehormatan kepada sejumlah pihak yang dinilai berjasa, termasuk relawan, tenaga kesehatan, serta masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun bencana lainnya.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan pembahasan pengisian jabatan Wakil Presiden yang saat ini menjadi perhatian publik, Almuzzammil memilih tidak memberikan keterangan tambahan.

"Tanya kepada yang mengundang," kata Almuzzammil saat dikonfirmasi.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya telah menjelaskan mekanisme konstitusional terkait pengisian jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki tenggat waktu maksimal 14 hari untuk menyampaikan dua nama kandidat calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dalam keterangan pers yang disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026, Yusril memaparkan bahwa proses tersebut harus dimulai melalui rapat MPR. Forum tersebut nantinya bertugas menetapkan atau menyatakan secara resmi bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan.

Sesudah keputusan tersebut ditetapkan, MPR akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo. Surat itu berisi pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan sekaligus permintaan agar Presiden mengusulkan dua kandidat pengganti Wakil Presiden beserta dokumen persyaratan yang diperlukan.

Selanjutnya, seluruh berkas dan persyaratan dari kedua kandidat akan diperiksa oleh tim yang dibentuk MPR sebelum proses pengisian jabatan tersebut berlanjut ke tahapan berikutnya.