Hukum dan Kriminal . 13/11/2026, 09:20 WIB
Penulis : Afdal Namakule | Editor : Afdal Namakule
fin.co.id - Mabes Polri akhirnya mengungkap sedikit gambaran mengenai sosok berinisial TK yang ikut terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Sosok TK diketahui merupakan seorang perwira tinggi (pati) Polri yang masih aktif dengan pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).
Kendati demikian, Polri belum membeberkan identitas lengkap maupun jabatan TK saat ini.
Perwira berpangkat bintang satu tersebut tengah menjalani pemeriksaan internal di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Penjelasan mengenai identitas TK disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir setelah nama tersebut mencuat dalam rapat kerja Kapolri bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.
"Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)," kata Johnny melalui keterangannya.
Johnny menjelaskan, pemeriksaan terhadap TK tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik profesi.
Keterangan perwira tersebut juga tengah didalami penyidik untuk mengungkap keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara penyadapan.
"Yang bersangkutan (TK) saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini," ujarnya.
Polri memastikan proses pemeriksaan etik dan penyidikan dugaan tindak pidana dilakukan secara bersamaan.
Langkah tersebut bertujuan mengungkap seluruh fakta serta peran pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyadapan sepanjang periode 2025-2026.
Nama TK Muncul dalam Pemaparan Kapolri di DPR
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap keterlibatan sosok berinisial TK ketika memaparkan kronologi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.
Dalam penjelasannya, Suyudi menyebut tersangka Irjen Ahrie Sonta diduga meneruskan perintah kepada Brigjen TK untuk melakukan pemantauan atau surveillance.
"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance," ungkap Suyudi.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media