Usai Gibran Mundur, Kini Muncul Petisi Desak Seluruh Anggota DPR RI Buka Ijazah ke Publik

fin.co.id - Petisi yang mendesak seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka dokumen ijazah kepada publik muncul di situs Change.org. 

Desakan tersebut mengemuka di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menjadi alasan pengunduran dirinya dari jabatan.

Petisi yang dibuat oleh akun bernama Farida Octavia itu meminta seluruh anggota DPR RI menunjukkan ijazah pendidikan mereka, mulai dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Dalam keterangannya, Farida menilai keterbukaan dokumen pendidikan merupakan bagian penting dari tanggung jawab moral dan hukum para wakil rakyat kepada masyarakat.

Dia berpendapat, anggota DPR sebagai pemegang mandat konstitusi sekaligus pengelola anggaran negara harus memiliki integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif saat ini berada dalam situasi krusial. Karena itu, publik dinilai berhak mengetahui keabshan kualifikasi pendidikan para pembuat kebijakan.

Petisi tersebut juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa ijazah yang dimiliki anggota DPR diperoleh melalui prosedur akademik yang sah dan tidak melibatkan praktik pemalsuan dokumen.

Farida menilai transparansi ijazah tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan privasi individu. Sebaliknya, keterbukaan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memberikan mandat politik kepada para anggota DPR.

"Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka," demikian tertulis dalam petisi tersebut.

Petisi Desak KPU dan Kementerian Verifikasi Ijazah Anggota DPR

Dalam tuntutannya, Farida menyampaikan tiga poin utama yang ditujukan kepada lembaga negara dan seluruh anggota DPR RI.

Pertama, meminta pimpinan DPR RI mewajibkan seluruh anggota DPR membuka rekam jejak pendidikan beserta dokumen ijazah mereka kepada publik, mulai dari tingkat sekolah menengah hingga pendidikan tinggi.

Kedua, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif.

Proses pemeriksaan tersebut diminta dilakukan secara transparan dan independen. Hasil verifikasinya juga diharapkan dapat diakses masyarakat luas.

Ketiga, Farida mengajak seluruh anggota DPR RI secara sukarela menunjukkan dokumen ijazah masing-masing sebagai bentuk pembuktian integritas sekaligus upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat.