Golkar Dorong Evaluasi Total Sistem Pemilu, Pendanaan Parpol Ikut Disorot
Legislator Golkar meminta RUU Pemilu 2029 mengevaluasi sistem kepartaian, pendanaan parpol, penyelenggara, hingga partisipasi pemilih.
“Kalau perlu (dibuat aturan) memilih (di Pemilu) itu wajib. Kalau tidak memilih ya didenda saja kayak di Australia,” katanya.
Agun berharap pandangan para pakar dan hasil kajian perguruan tinggi dapat menjadi landasan substantif dalam penyusunan RUU Pemilu. Ia menginginkan regulasi tersebut tidak berhenti pada pengaturan teknis penyelenggaraan pemilu.
Lebih jauh, pembahasan RUU Pemilu diharapkan dapat memperkuat kelembagaan demokrasi, meningkatkan kualitas representasi politik, serta mendorong terwujudnya sistem pemilu yang lebih berkualitas.