.png){kind=small}
Guntur Romli Bilang Tudingan PDIP Incar Posisi Wapres Dibuat Geng Solo untuk Pengalihan Isu
Guntur menyebut isu ambisi PDIP terhadap kursi Wakil Presiden sebagai tuduhan murahan yang memiliki tujuan tertentu.
fin.co.id - Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli menegaskan partainya tidak memiliki ambisi untuk merebut kursi Wakil Presiden. Ia menilai tudingan bahwa PDIP berupaya mengambil posisi tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan justru berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan lain.
Guntur menyebut isu ambisi PDIP terhadap kursi Wakil Presiden sebagai tuduhan murahan yang memiliki tujuan tertentu. Menurut dia, narasi tersebut sengaja dibangun untuk menggeser sorotan publik dari pihak yang sebelumnya dituding memiliki ambisi memperpanjang kekuasaan.
"Isu bahwa PDI Perjuangan berambisi merebut kursi Wakil Presiden adalah tuduhan murahan dgn tujuannya jahat," kata Guntur dalam pernyataannya.
Ia kemudian memaparkan tiga alasan yang menjadi dasar sikap PDIP terkait persoalan tersebut.
Baca Juga
Guntur menilai tudingan bahwa PDIP mengincar posisi Wakil Presiden merupakan upaya mengalihkan isu. Ia menyebut narasi tersebut sengaja diarahkan untuk memindahkan tudingan ambisi kekuasaan dari kelompok yang disebutnya sebagai Geng Solo kepada PDIP.
Ia lantas menyinggung sejumlah peristiwa politik, mulai dari wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Guntur juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/2023 yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon Wakil Presiden, serta persoalan persyaratan pendidikan yang menurutnya sempat menjadi polemik.
"Siapa yang ngotot tiga periode dan perpanjangan kekuasaan. Siapa yang berambisi menjadikan anaknya Wapres dengan mengakali undang-undang lewat Putusan MK No. 90/2023 via Paman Usman? Siapa yang mengakali syarat pendidikan dgn Suket Kilat dan menyelundupkan Pasal 18 ayat 3 PKPU No. 19/2023?" ujarnya.
Menurut Guntur, pihak-pihak yang melakukan hal tersebut justru memperlihatkan ambisi besar untuk mempertahankan kekuasaan.
"Merekalah yg terang-terangan menghalalkan segala cara demi kuasa. Kini karma datang menagih, dan mereka tergulung," lanjutnya.
Baca Juga
Alasan kedua, Guntur menjelaskan PDIP tidak memiliki dasar untuk mengajukan kadernya sebagai pengganti Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Ia merujuk pada Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ketentuan tersebut mengatur bahwa calon Wakil Presiden yang menggantikan posisi kosong berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres.
Guntur mengingatkan PDIP bukan bagian dari partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Ia juga menyebut terdapat pandangan dari sejumlah pakar hukum tata negara yang mempertanyakan keberadaan norma baru dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut.
"Meski menurut Prof Jimly Asshiddiqie dan Bivitri Susanti yg menilai aneh ada norma baru di bagian Penjelasan, tapi setidaknya itu ada aturan yg tertulis," katanya.
