.png){kind=small}
Komisi III DPR Desak Polisi Tangkap Bupati Kupang Jika Terbukti Perkosa Mahasiswi, Gerindra Siapkan Pemecatan
Kepolisian juga didesak segera mengambil langkah penahanan apabila penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup
fin.co.id - Komisi III DPR RI meminta Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusut secara menyeluruh laporan dugaan pemerkosaan yang diduga dilalukan Bupati Kupang Yosef Lede.
Kepolisian juga didesak segera mengambil langkah penahanan apabila penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, penanganan perkara dugaan kekerasan seksual tersebut harus dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu.
Menurutnya, jabatan yang disandang Yosef Lede tidak boleh menjadi alasan bagi aparat untuk memberikan perlakuan istimewa.
Baca Juga
"Kami di Komisi III DPR RI mengikuti dengan perhatian dan keprihatinan yang mendalam atas pemberitaan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu, 14 November 2026.
Habiburokhman meminta Kapolda NTT dan seluruh jajaran terkait mengambil langkah aktif untuk mengungkap laporan tersebut.
Dia menekankan tidak boleh ada kompromi dalam penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk ketika pihak yang dilaporkan merupakan pejabat publik.
"Kami meminta kepada Kapolda NTT beserta jajaran untuk bertindak proaktif dalam mengusut tuntas kasus ini tanpa ada keraguan sedikit pun. Jangan ada ruang kompromi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual," ucapnya.
Politikus Partai Gerindra itu juga mendesak penyidik menangkap Bupati jika persyaratan hukum dan bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi.
"Jika dalam proses penyidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, kami mendesak agar yang bersangkutan segera ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi kelancaran proses hukum dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," imbuh Habiburokhman.
Baca Juga
Komisi III DPR Minta Bupati Dihukum Berat Jika Terbukti Bersalah
Tak hanya mendorong percepatan penanganan perkara, Habiburokhman juga meminta agar pelaku dijatuhi hukuman maksimal apabila nantinya terbukti bersalah melalui proses persidangan.
Dia menegaskan, penerapan sanksi harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
"Apabila nanti terbukti bersalah di pengadilan, kami mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku (termasuk UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual/TPKS), tanpa ada keringanan yang tidak berdasar," tuturnya.
Habiburokhman yang juga menjabat Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Mahkamah Kehormatan Partai (MKP) Gerindra turut menyinggung sikap partainya terhadap kasus tersebut.
