Habiburokhman Ungkap 3 Persyaratan Penting dalam Verifikasi Calon Wapres Pengganti Gibran
Anggota Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa persiapan pemeriksaan terhadap kandidat pengganti Wakil Presiden terus dilakukan.
fin.co.id - Anggota Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa persiapan pemeriksaan terhadap kandidat pengganti Wakil Presiden terus dilakukan. Sejumlah aspek administrasi hingga persyaratan kesehatan menjadi perhatian dalam tahapan verifikasi tersebut.
Habiburokhman yang juga ketua komisi IIII DPR RI ini menyebut, pemeriksaan keabsahan ijazah menjadi salah satu poin penting yang perlu mendapat perhatian khusus. Ia menilai, mekanisme verifikasi dokumen pendidikan harus disusun secara lebih cermat agar tidak memunculkan polemik seperti yang pernah terjadi kepada mantan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
"Yang paling krusial kan ijazah, misalnya. Ijazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku. Kalau sebelumnya kan asal ada bentuk dokumen, ada stempel, lalu dianggap sudah sah oleh KPU," kata Habiburokhman di DPR RI, Senin, 16 November 2026.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI tersebut mengusulkan agar MPR menjalin koordinasi dengan kementerian yang memiliki kewenangan di bidang pendidikan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan keaslian dan keabsahan ijazah para calon melalui prosedur pemeriksaan yang tepat.
Baca Juga
Ia mencontohkan, verifikasi ijazah tingkat SMA dapat melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun pemeriksaan ijazah perguruan tinggi dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi.
Tidak hanya dokumen pendidikan, Habiburokhman juga meminta agar persiapan pemeriksaan kesehatan dan tes bebas narkoba segera dilakukan. Ia menyarankan rumah sakit yang sebelumnya ditetapkan oleh KPU untuk mulai memfasilitasi pemeriksaan bagi para kandidat.
Menurutnya, pemeriksaan kesehatan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Oleh sebab itu, tahapan tersebut sebaiknya dipersiapkan sebelum masa verifikasi resmi selama 14 hari dimulai.
"Jadi tidak harus selama 14 hari itu, kan pemeriksaan kesehatan juga kan panjang," ujarnya.
Persyaratan lain yang turut menjadi perhatian Habiburokhman adalah kelengkapan dokumen dari pengadilan. Setidaknya terdapat dua surat yang harus disiapkan oleh calon Wakil Presiden, yaitu keterangan tidak dalam keadaan pailit serta surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima tahun atau lebih.
Ia mengaku memiliki pengalaman langsung dalam pengurusan dokumen serupa ketika membantu melengkapi persyaratan pencalonan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
Dari pengalaman tersebut, Habiburokhman menilai proses penerbitan kedua dokumen pengadilan itu tidak selalu dapat diselesaikan dengan cepat. Bahkan, pengurusannya bisa memakan waktu beberapa hari.
"Ini pengalaman kemarin waktu saya ngurus dokumen-dokumennya Pak Prabowo, dua dokumen ini enggak gampang-gampang amat ngurusnya, ya. Bisa 2 hari, 3 hari," imbuhnya.
Atas dasar itu, ia mendorong MPR untuk segera membangun komunikasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan proses verifikasi. Persiapan lebih awal dinilai penting agar kendala administratif maupun teknis tidak mengganggu tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden.
"Jangan sampai persoalan-persoalan teknis bisa menghambat proses kenegaraan kita. Jadi kita nanti mulai hari-hari ini kita mulai berkoordinasi, saya akan usulkan begitu, MPR akan mulai berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait agar ketika pelaksanaan nanti semuanya lancar dan aman," pungkasnya.