Hukum dan Kriminal . 16/11/2026, 15:59 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id – Penyidik Polda Metro Jaya masih menunggu kepastian jadwal pemeriksaan terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri (FB). Hingga kini, pihak kepolisian belum menerima konfirmasi dari tim kuasa hukum terkait waktu kehadiran Firli untuk memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
Koordinasi penjadwalan tersebut diperlukan agar waktu pemeriksaan dapat disesuaikan dengan kesediaan pihak Firli Bahuri.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan bahwa sebelumnya penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) telah mendatangi Firli untuk menyampaikan undangan pemeriksaan terkait dua kali panggilan yang dilayangkan penyidik Ditreskrimsus.
"Beberapa waktu lalu penyidik dari Krimum menemui saudara FB untuk menyampaikan menghadiri atas panggilan pertama dan kedua dari penyidik Krimsus," katanya kepada wartawan, Senin, 16 November 2026.
Budi menyampaikan, pihak kepolisian masih menanti jawaban dari pengacara yang mendampingi Firli untuk membicarakan waktu pemeriksaan yang dapat disepakati bersama.
"Kita masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping Pak FB untuk menyinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan," ujarnya.
Ia memastikan perkembangan mengenai jadwal pemeriksaan tersebut akan diinformasikan kepada awak media setelah terdapat kesepakatan antara penyidik dan tim kuasa hukum Firli.
"Kita akan sampaikan kepada teman-teman sekalian pada saat waktunya sudah disepakati antara penyidik dengan pihak pengacara Pak FB," tuturnya.
Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri belum memiliki kepastian waktu. Polda Metro Jaya masih menunggu hasil komunikasi dengan pihak kuasa hukum untuk menentukan jadwal pemanggilan berikutnya.
Sebelumnya, perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang melibatkan Firli Bahuri kembali mendapat perhatian setelah muncul perkembangan terkait proses penanganan hukumnya.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta diketahui pernah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara tersebut kepada penyidik pada 7 Agustus 2025.
Pengembalian dokumen itu dilakukan karena petunjuk jaksa yang telah disampaikan melalui mekanisme P-20 tidak ditindaklanjuti oleh penyidik hingga melewati tenggat waktu yang ditetapkan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma, menegaskan bahwa dokumen yang dikembalikan kepada penyidik merupakan SPDP, bukan berkas perkara.
"Kita kembalikan SPDP bukan berkas lagi. SPDP pun kita kembalikan pada tanggal 7 Agustus 2025," ujar Dapot.
Dapot menerangkan, jaksa sebelumnya telah mengirimkan petunjuk melalui surat P-20 sebagai bagian dari proses penanganan perkara. Namun, arahan tersebut tidak dipenuhi oleh penyidik sampai batas waktu yang diberikan berakhir.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media