Hukum dan Kriminal

Polri Usul 6 Aturan di RUU Penyadapan, Pengusul dan Pelaksana Teknis Harus Dipisah

Polri mengusulkan enam ketentuan dalam RUU Penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, termasuk pengawasan dan sanksi PTDH.

Polri Usul 6 Aturan di RUU Penyadapan, Pengusul dan Pelaksana Teknis Harus Dipisah
Polri mengusulkan enam ketentuan dalam RUU Penyadapan.

fin.co.id - Pemisahan kewenangan, pencatatan yang tidak boleh dihapus, hingga ancaman pemecatan tidak dengan hormat menjadi bagian dari enam usulan Polri dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Seluruh ketentuan itu diajukan untuk memperketat pelaksanaan penyadapan sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang.

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti menyampaikan enam usulan tersebut saat rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Dedy menegaskan, Polri memahami kekhawatiran masyarakat dan Komisi III DPR RI mengenai potensi penyalahgunaan penyadapan. Karena itu, RUU tersebut perlu mengatur secara jelas batasan, mekanisme, pengawasan, serta konsekuensi bagi pihak yang melanggar.

"Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan," kata Dedy, Senin, 16 November 2026.

Enam Ketentuan untuk Membatasi Pelaksanaan Penyadapan

Usulan pertama berkaitan dengan pembatasan sasaran penyadapan. Dedy mengusulkan agar aturan hanya memperbolehkan tindakan tersebut untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.

Kedua, RUU Penyadapan perlu memuat larangan tegas terhadap penggunaan penyadapan di luar sasaran yang telah ditetapkan. Penyadapan juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan dan harus tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Ketiga, setiap pelaksanaan penyadapan harus memiliki dasar perintah tertulis dari pimpinan serta batas waktu yang jelas. Dedy menyebut Baintelkam selama ini biasanya menjalankan penyadapan selama satu bulan.

Selain batas waktu, mekanisme pelaksanaannya perlu menerapkan sistem pencatatan dan pemisahan tugas. Dedy menjelaskan bahwa pihak yang mengusulkan sasaran, memberikan persetujuan, dan menjalankan teknis penyadapan harus merupakan pihak yang berbeda.

"Kemudian tercatat, dengan tata caranya yang sifatnya kompartmentasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis terpisah. Ini sebagai sarana kontrol," ucap Dedy.

Poin keempat menyangkut kewajiban mencatat setiap penggunaan sarana penyadapan. Seluruh catatan harus tersimpan dan tidak boleh diubah ataupun dihapus. Dedy juga mengusulkan pelaksanaan audit secara berkala untuk memastikan penggunaan sarana tersebut tercatat.

Pengawasan Berlapis dan Sanksi hingga Pemecatan Tidak Hormat

Kelima, Polri mengusulkan pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri. Pengawasan juga melibatkan fungsi inspektorat dan Propam sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Polri.

"Yang kelima, pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri," kata dia.

Keenam, RUU Penyadapan perlu menetapkan sanksi tegas bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan. Menurut Dedy, penindakan dapat mengacu pada Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan aturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.

Berita Terkait